Hongkong Mantap Jadi Pusat Keuangan Syariah

(Sumber: Republika, Kamis 1 Oktober 2009, hal. 17)

HKMA dan Bank Negara sepakat memperkuat kerjasama.

Hongkong – Langkah Hongkong untuk menjadi pusat keuangan syariah kian mantap. Baru-baru ini otoritas moneter wilayah eks koloni Britania Raya ini, Hongkong Monetary Authority (HKMA) dan Bank Negara Malaysia menandatangani nota kesepahaman dalam kerjasama pengembangan industri layanan keuangan, terutama di sektor keuangan Islam.

Sebagai langkah kerjasama strategis jangka panjang, kedua pihak menyetujui memperkuat kerjasama di sejumlah area, termasuk pengembangan sumber daya manusia. Selain itu adalah memfasilitasi dan mempromosikan pengembangan infrastruktur pasar keuangan yang efektif melalui pertukaran informasi dan pengalaman, terutama pengembangan wacana peraturan keuangan syariah.

Chief Executive HKMA, Joseph Yam, mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman menandakan era baru kerjasama antara HKMA dan Bank Negara. “Nota kesepahaman ini menunjukkan komitmen kami untuk mengembangkan industri keuangan syariah dan merintis langkah kerjasama yang saling menguntungkan baik bagi Malaysia dan Hongkong,” kata Yam, sebagaimana dimuat kantor berita Bernama, Selasa (29/9).

Siklus Peradaban Bangsa

Oleh: LamLam Pahala (Direktur Eksekutif Bandung Intellectual Circle)
(Sumber: Republika, Selasa 13 September 2011, hal. 4)

Secara de facto sangat boleh dikatakan bahwa kekuasaan Muamar Qadafi sudah berakhir. Namun, secara de jure pemerintahan transisional Libya belum mendapatkan pengakuan bulat seratus persen dari komunitas dunia internasional. Qadafi, sang kolonel yang meraih kekuasaannya dari Raja Idris lewat kudeta, harus menghadapi gempuran hebat selama enam bulan terakhir. Akan tetapi, sikapnya yang tidak mau menyerah begitu saja menjadi alasan mengapa pemimpin Libya ini sangat sulit untuk dijatuhkan daripada pemimpin-pemimpin Arab sebelumnya (Ben Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir) yang relatif lebih cepat ditumbangkan. Qadafi yang dalam usia 27 tahun sudah menjadi pemimpin Libya, pemimpin revolusioner, harus merasakan heroiknya revolusi oleh rakyatnya sendiri. Suatu revolusi yang pernah Qadafi jalankan pada September 1969.

Berbagai lensa krisis dipakai untuk melihat proses transisionalisasi tiga negara Timur Tengah dan Afrika (Tunisia, Mesir, dan Libya). Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam sekaligus sebagai pelajaran bernilai bagi pemangku kepentingan negara dan pemerintahan Indonesia. Bagaimana Ben Ali jatuh secara tidak terhormat dari kekuasaannya, bahkan diusir oleh rakyatnya sendiri di Tunisia. Demikian juga tenggelamnya Husni Mubarak dari kedigdayaan kepresidenan Mesir, memberikan pertanyaan kepada kita “mengapa hal itu mesti terjadi”?

Adalah penting mengangkat Tunisia, Mesir, dan Libya mengingat tiga negara tersebut pernah melahirkan pemikir-pemikir besar masa silam. Sebut saja Ibnu Khaldun, sejarawan dan sosiolog besar asal Tunis ini menorehkan karya intelektualnya yang sangat melegenda dan abadi, Muqadimah Ibnu Khaldun; Al-Ibrar. Dalam karya yang tidak pernah ada habisnya untuk didiskusikan itu, memuat dan menjelaskan tentang sejarah umat-umat terdahulu yang pernah memimpin peradaban bangsa pada zamannya. Yang lebih menariknya, Ibnu Khaldun pernah menyinggahi tiga negara tersebut, yang sudah dan sedang mengalami siklus peradaban bangsanya sendiri.

APBN Khilafah

Oleh: Umar Fadhilah MM (pengurus DPD I HTI Jabar)
(Sumber: Tribun Jabar, Minggu 19 Juni 2011, hal. 1 & 11)

Suatu negara yang hendak menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ternyata harus mengikuti suatu prinsip atau kaidah tertentu yang sesuai dengan paham ekonomi yang dianutnya. Negara yang menganut paham ekonomi kapitalisme (konvensional), dalam menyusun APBN-nya, tentu akan sangat berbeda dengan negara yang menganut sistem ekonomi Islam. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana kebijakan anggaran belanja negara itu akan ditetapkan, khususnya pada negara Khilafah yang menganut sistem ekonomi Islam.

Sekilas APBN Konvensional
APBN dari suatu negara yang menganut paham ekonomi kapitalisme (konvensional) akan memiliki konsep penyusunan yang khas, menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang telah digariskan. Konsep itu dapat diketahui dengan melihat dua unsur utama penyusunnya, yaitu dari mana sumber utama penerimaannya dan untuk apa pengeluarannya (belanjanya). Selain itu, pemerintah dalam menyusun APBN-nya juga harus mendapat persetujuan dari DPR, untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagai anggaran belanja selama satu tahun, yang biasa dikenal sebagai tahun fiskal.

Menurut paham ekonomi kapitalisme, sumber utama pendapatan negara hanyalah berasal dari pajak yang dipungut dari rakyatnya. Pengeluaran (belanja) utamanya hanyalah untuk membiayai kebutuhannya sendiri, seperti administrasi negara, operasi departemen pemerintah, dan pertahanan keamanan. Di samping itu, belanjanya juga akan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan pembangunan fasilitas umum, seperti membangun jalan, jembatan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Dalam menyusun APBN-nya, pemerintah harus selalu merujuk pada prinsip anggaran berimbang. Artinya, belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah harus seimbang (sebesar) dengan penerimaan dari pajak yang berasal dari rakyatnya.