HKMA dan Bank Negara sepakat memperkuat kerjasama.

Hongkong – Langkah Hongkong untuk menjadi pusat keuangan syariah kian mantap. Baru-baru ini otoritas moneter wilayah eks koloni Britania Raya ini, Hongkong Monetary Authority (HKMA) dan Bank Negara Malaysia menandatangani nota kesepahaman dalam kerjasama pengembangan industri layanan keuangan, terutama di sektor keuangan Islam.

Sebagai langkah kerjasama strategis jangka panjang, kedua pihak menyetujui memperkuat kerjasama di sejumlah area, termasuk pengembangan sumber daya manusia. Selain itu adalah memfasilitasi dan mempromosikan pengembangan infrastruktur pasar keuangan yang efektif melalui pertukaran informasi dan pengalaman, terutama pengembangan wacana peraturan keuangan syariah.

Chief Executive HKMA, Joseph Yam, mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman menandakan era baru kerjasama antara HKMA dan Bank Negara. “Nota kesepahaman ini menunjukkan komitmen kami untuk mengembangkan industri keuangan syariah dan merintis langkah kerjasama yang saling menguntungkan baik bagi Malaysia dan Hongkong,” kata Yam, sebagaimana dimuat kantor berita Bernama, Selasa (29/9).

Pemerintah Hongkong meyakini dengan menjadi pusat keuangan syariah khususnya instrumen pasar modal dan investasi akan semakin membuat penawaran layanan keuangan Hongkong semakin beragam. Hongkong adalah pusat keuangan terbesar ketiga di dunia setelah New York dan London. Saat ini Hongkong pun melihat dirinya sebagai pintu masuk keuangan syariah bagi China daratan, Taiwan, Korea, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Gubernur Bank Negara Malaysia, Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz, pun menyambut baik kerjasama dengan Hongkong.

“Perluasan kerjasama di area keuangan syariah akan menyediakan peluang untuk peningkatan arus ekonomi dan keuangan antara Hongkong dan Malaysia,” ujar Zeti.

HKMA adalah otoritas pemerintah Hongkong yang bertanggungjawab menjaga stabilitas moneter dan perbankan dan mengembangkan infrastruktur keuangan Hongkong. Sementara Bank Negara adalah bank sentral Malaysia yang merupakan regulator dan pengawas industri keuangan dan perbankan di Malaysia, termasuk bank syariah dan asuransi syariah.

Sebagaimana dikutip zawya, pemerintah Hongkong pun tak mengalami kesulitan menjalin hubungan dengan industri keuangan demi memperluas jaringan bisnis internasional, maupun meluncurkan produk syariah seperti indeks, sukuk, atau unit usaha syariah.

“Kami terus meningkatkan infrastruktur pasar dan profil platform keuangan syariah. Respon pasar saat ini sangat baik,” kata Sekretaris keuangan Hongkong, KC Chan.

Kegigihan Hongkong terhadap pengembangan keuangan syariah membuat Islamic Development Bank (IDB) tertarik. Beberapa waktu lalu, delegasi IDB telah bertemu dengan pejabat senior Otoritas Moneter Hongkong dan manajer aset untuk melihat kemungkinan terjalinnya kerjasama.

IDB berkeinginan menerbitkan sukuk di beberapa negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Hal tersebut bertujuan meningkatkan aset lokal dan membantu negara menghadapi krisis keuangan. IDB kini memiliki modal 17 miliar dolar.

Secara de facto sangat boleh dikatakan bahwa kekuasaan Muamar Qadafi sudah berakhir. Namun, secara de jure pemerintahan transisional Libya belum mendapatkan pengakuan bulat seratus persen dari komunitas dunia internasional. Qadafi, sang kolonel yang meraih kekuasaannya dari Raja Idris lewat kudeta, harus menghadapi gempuran hebat selama enam bulan terakhir. Akan tetapi, sikapnya yang tidak mau menyerah begitu saja menjadi alasan mengapa pemimpin Libya ini sangat sulit untuk dijatuhkan daripada pemimpin-pemimpin Arab sebelumnya (Ben Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir) yang relatif lebih cepat ditumbangkan. Qadafi yang dalam usia 27 tahun sudah menjadi pemimpin Libya, pemimpin revolusioner, harus merasakan heroiknya revolusi oleh rakyatnya sendiri. Suatu revolusi yang pernah Qadafi jalankan pada September 1969.

Berbagai lensa krisis dipakai untuk melihat proses transisionalisasi tiga negara Timur Tengah dan Afrika (Tunisia, Mesir, dan Libya). Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam sekaligus sebagai pelajaran bernilai bagi pemangku kepentingan negara dan pemerintahan Indonesia. Bagaimana Ben Ali jatuh secara tidak terhormat dari kekuasaannya, bahkan diusir oleh rakyatnya sendiri di Tunisia. Demikian juga tenggelamnya Husni Mubarak dari kedigdayaan kepresidenan Mesir, memberikan pertanyaan kepada kita “mengapa hal itu mesti terjadi”?

Adalah penting mengangkat Tunisia, Mesir, dan Libya mengingat tiga negara tersebut pernah melahirkan pemikir-pemikir besar masa silam. Sebut saja Ibnu Khaldun, sejarawan dan sosiolog besar asal Tunis ini menorehkan karya intelektualnya yang sangat melegenda dan abadi, Muqadimah Ibnu Khaldun; Al-Ibrar. Dalam karya yang tidak pernah ada habisnya untuk didiskusikan itu, memuat dan menjelaskan tentang sejarah umat-umat terdahulu yang pernah memimpin peradaban bangsa pada zamannya. Yang lebih menariknya, Ibnu Khaldun pernah menyinggahi tiga negara tersebut, yang sudah dan sedang mengalami siklus peradaban bangsanya sendiri.

Ibnu Khaldun mendeskripsikan bahwa timbulnya negara adalah rasionalisasi dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik. Bagi dia adanya negara merupakan konsekuensi logis dari status sosial dan politik. Ibnu Khaldun mengilustrasikan dengan cara pandang sederhana, tapi logis. Sebagai misal, ketika kita memakan roti, deretan rasionalisasi akan memanjang. Karena roti terbuat dari gandum, kita akan membutuhkan kepada petani yang menanam gandum itu sendiri.

Membajak lahan, menanam gandum, mengurus, memanen, dan menggiling gandum. Dalam menggiling kita memerlukan mesin, mengerjakannya dengan beberapa orang, lalu mengolahnya dan memasaknya hingga membentuk roti. Daftar pernyataan bisa diperpanjang. Tegasnya dalam memakan roti kita membutuhkan orang banyak yang terlibat dalam produksi. Sama halnya dalam kehidupan lain yang lebih luas, bermasyarakat maupun berbangsa, tentu kita akan saling membutuhkan dengan yang lain. Dari alur berpikir ini sangat logis kita membutuhkan negara.

Filsuf Yunani Klasik Aristoteles memberikan penjelasan bahwa posisi manusia yang terlibat dengan interaksi sosialnya, dengan menampakkan pergaulan sehari-hari baik dengan sejenis maupun lawan jenis, akan terjadi pertemanan dan pernikahan. Dari yang tadinya hidup sendiri, ia akan membentuk sebuah keluarga, kemudian bermasyarakat lalu bernegara. Adanya metamorfosis evolusioner seperti ini kemudian manusia disebut makhluk politik (zoon politikon). Faktanya hari ini tidak ada manusia yang tidak sebagai warga negara, semuanya terlibat jadi makhluk politik, warga negara.

Ada kemungkinan dua hal; menjadi pemimpin dan yang dipimpin. Untuk mengatur setertib mungkin dalam interaksi kenegaraannya dibuatlah undang-undang dan peraturan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak (antara rakyat dan penguasa). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penindasan dari penguasa terhadap rakyat.

Ibnu Khaldun memberikan tipologi pemerintahan ke dalam tiga corak. Pertama, siyasah thabi’iyah. Artinya, sebuah kekuasaan yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan syahwat negatif. Bercirikan pada kenyataan para penguasa melakukan kerakusan harta, seperti korupsi dan menumpuk-numpuk upeti kekuasaan. Rakyat melakukan tindakan kekacauan, pencurian, dan anarkisme sosial lainnya. Hal ini terjadi wajar jika keadaan pemerintahan dibentuk oleh hawa nafsu. Tipikal negara pertama ini mirip sekali dengan apa yang dipertontonkan oleh Ben Ali di Tunisia, Mubarak di Mesir, maupun Qadafi di Libya.

Bagaimana publik dikejutkan dengan bergelimangnya kekayaan Ben Ali dan keluarganya hasil jarahan selama berkuasa. Rumah mewah terdapat di beberapa tempat, emas berlian berserakan di saat rakyat terbelit kemiskinan. Demikian juga apa yang diperlihatkan Mubarak tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Ben Ali. Wajar jika selama ini, baik Ben Ali maupun Mubarak, menghadapi tuntutan terkait korupsi. Hal yang sama juga terjadi pada diri Qadafi, bagaimana kediaman Qadafi dipenuhi oleh barang-barang mewah, antik, dan mahal.

Jika ditarik pada konteks keindonesiaan, banyaknya pejabat yang melakukan korupsi secara berjamaah dan terang-terangan, bermegah-megah memperkaya diri sendiri, dan tidak peduli rakyatnya miskin dan fakir parah, sensitivitas terhadap rakyatnya menjadi hilang mati rasa. Kekuasaan dipandang sebagai kesempatan untuk hidup mewah dan memonopoli ekonominya secara serakah. Kondisi ini sebagai isyarat bahwa kekuasaan yang selama ini dijalankan berdasarkan kesepakatan hawa nafsu dengan syahwat politik negatif. Menganiaya dan menzalimi rakyat menjadi kosakata biasa dalam benak kekuasaan tipe thabi’iyah ini. Terpenting bagi dirinya duduk manis dalam kursi kekuasaan dengan bersedekap tangan dengan tenang. Jika hawa nafsu dijadikan urat saraf kekuasaan, bisa dipastikan negara tersebut akan tenggelam dan digantikan dengan generasi baru. Dalam konteks ini, akan terjadi siklus peradaban bangsa.

Kedua, siyasah aqliyah. Pemerintahan sebuah bangsa menjalankan kekuasaannya dikendalikan oleh akal. Pada tipe yang kedua ini agak mending ketimbang tipe yang pertama. Sebab, keberadaan hawa nafsu mampu dikesampingkan dan yang memimpin adalah akal. Corak republik dan demokrasi termasuk pada tipe pemerintahan yang dikendalikan oleh akal. Namun, eksistensi akal terbatas. Ia tidak mampu menjangkau hal-hal yang bersifat gaib dan misteri. Kadang pula akal sering mengakali sebuah kondisi dan situasi. Kekuasaan tipe kedua ini memang bisa meraih kebahagiaan secara lahir, tapi tidak secara batin. Akal memang mampu meraih kenikmatan kasat mata, tetapi tidak akan mampu menangkap kenikmatan mata hati. Oleh sebab itu, kekuasaan yang bersifat kendali akal ini sejahtera dari sisi permukaan, tapi kering dari dimensi esensi.

Ketiga, siyasah diniyyah. Bermakna pemerintahan yang dikendalikan dan diatur oleh ketentuan agama. Agama dijadikan sumber hukum dalam mengatur dinamika kenegaraan. Pada titik ini keberadaan sebuah negara akan bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Ibnu Khaldun merekomendasikan bahwa hendaknya umat manusia terlebih umat Islam sepantasnya mendirikan dan menjalankan kekuasaan mesti dipandu oleh wahyu. Sebab, hanya dengan ketentuan agama, kebahagiaan hakiki akan tercapai. Penguasa akan berpikir bahwa kekuasaan merupakan amanah Tuhan yang harus direalisasikan karena di akhirat akan dimintai pertangungjawabannya.

Dengan demikian, ikatan kepada keimanan hari akhir ini akan mampu mengatur dan mengendalikan dari kecenderungan hawa nafsu kekuasaan. Agama juga akan membimbing pengaturan kenegaraannya dengan aturan-aturan yang tidak berpihak kepada penguasa maupun yang dikuasai sebab aturannya datang dari ‘pihak’ yang memang sangat independen dan adil, ALLAH SWT. Sangat dijamin kekuasaan tipe ketiga ini akan menjadi garansi lepas terwujudnya kesejahteraan hidup bernegara dunia dan akhirat.

Apabila Ben Ali, Mubarak, dan Qadafi membaca dan mengimplementasikan intisari buku Ibnu Khaldun dan menegaskan berdiri dalam sistem pemerintahan tipe ketiga, kiranya tidak akan terjadi krisis dan kudeta sekaligus mengakhiri kekuasaannya dengan tragis. Terlebih bagi para pemimpin negeri ini, akan lebih baik jika meluangkan waktu untuk menelaah buku Ibnu Khaldun agar menjalankan pemerintahan tidak pada tipe pertama dan kedua, tetapi tegak di tipe ketiga sehingga merealisasi kekuasaannya semakin terarah dan terbimbing. Jika pun bangsa ini para penguasanya asyik masyuk dengan korupsi dan rajin menumpuk-numpuk kekayaan, sangat mungkin kejadian di Tunis, Mesir, dan Libya akan terulang di Indonesia. Wallahu a’lam.

Suatu negara yang hendak menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ternyata harus mengikuti suatu prinsip atau kaidah tertentu yang sesuai dengan paham ekonomi yang dianutnya. Negara yang menganut paham ekonomi kapitalisme (konvensional), dalam menyusun APBN-nya, tentu akan sangat berbeda dengan negara yang menganut sistem ekonomi Islam. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana kebijakan anggaran belanja negara itu akan ditetapkan, khususnya pada negara Khilafah yang menganut sistem ekonomi Islam.

Sekilas APBN Konvensional
APBN dari suatu negara yang menganut paham ekonomi kapitalisme (konvensional) akan memiliki konsep penyusunan yang khas, menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang telah digariskan. Konsep itu dapat diketahui dengan melihat dua unsur utama penyusunnya, yaitu dari mana sumber utama penerimaannya dan untuk apa pengeluarannya (belanjanya). Selain itu, pemerintah dalam menyusun APBN-nya juga harus mendapat persetujuan dari DPR, untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagai anggaran belanja selama satu tahun, yang biasa dikenal sebagai tahun fiskal.

Menurut paham ekonomi kapitalisme, sumber utama pendapatan negara hanyalah berasal dari pajak yang dipungut dari rakyatnya. Pengeluaran (belanja) utamanya hanyalah untuk membiayai kebutuhannya sendiri, seperti administrasi negara, operasi departemen pemerintah, dan pertahanan keamanan. Di samping itu, belanjanya juga akan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan pembangunan fasilitas umum, seperti membangun jalan, jembatan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Dalam menyusun APBN-nya, pemerintah harus selalu merujuk pada prinsip anggaran berimbang. Artinya, belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah harus seimbang (sebesar) dengan penerimaan dari pajak yang berasal dari rakyatnya.

Jika pemerintah harus mengeluarkan belanja yang besarnya melebihi sumber penerimaannya, inilah yang akan disebut sebagai anggaran defisit atau biasa dikenal dengan sebutan defisit fiskal.

Jika anggaran pemerintah mengalami defisit, biasanya akan ditutup dengan salah satu dari empat cara: (1) Penjualan obligasi (surat utang negara). (2) Pinjaman dari bank sentral dengan cara mencetak uang baru. (3) Pinjaman di pasar uang atau modal di dalam negeri atau luar negeri. (4) Pinjaman atau bantuan resmi dari pemerintah negara-negara donor.

Dari penjelasan singkat di atas kita dapat memahami, jika pemerintah harus menetapkan anggran defisit, dari keempat sumber dana untuk menutupi kekurangan anggarannya, sesungguhnya hanya bermuara pada suatu kata, yaitu utang!

Jika APBN memiliki beban utang, siapa yang berkewajiban untuk membayar angsuran utang pokoknya ditambah dengan bunganya (ribanya)? Jawabnya tidak lain adalah rakyat! Melalui apa? Melalui beban pajak yang akan senantiasa dinaikkan besarannya; atau dengan memperbanyak jenis-jenis pajaknya!

Inilah buah simalakama dari sistem APBN konvensional. Jika negara menetapkan anggaran defisit untuk menyelamatkan ekonomi rakyatnya, dalam jangka panjang justru akan membebani rakyatnya. Namun, jika pemerintah tidak mau memberi bantuan kepada rakyatnya, tentu ekonomi rakyat akan semakin terpuruk. Mana kebijakan yang harus dipilih? Inilah lingkaran setan dari ekonomi kapitalisme, yang tidak pernah akan berujung pangkal.

Sekilas APBN Negara Khilafah
Bagaimana dengan konsep penyusunan APBN di negara Khilafah? Tentu prinsip dasar dan kaidah-kaidah penyusunan sangat berbeda dengan prinsip penyusunan APBN dalam ekonomi konvensional. Perbedaan prinsip yang paling mendasar antara APBN konvensional dan APBN Khilafah adalah menyangkut sumber-sumber utama pendapatannya maupun alokasi pembelanjaannya. Sumber-sumber penerimaaan negara Khilafah, yang lebih dikenal denagan sebutan Kas Baitul Mal, sama sekali tidak mengandalkan dari sektor pajak. Bahkan negara sedapat mungkin tidak memungut pajak dari rakyatnya.

Sumber-sumber utama penerimaan Kas Baitul Mal seluruhnya telah digariskan oleh syariah Islam. Paling tidak ada tiga sumber utama, yaitu (a) Sektor kepemilikan individu, seperti: sedekah, hibah, zakat, dsb. (b) Sektor kepemilikan umum, seperti pertambangan, minyak bumi, gas, batubara, kehutanan, dsb dan (c) Sektor kepemilikan negara, seperti jizyah, kharaj, ghanimah, fa’I, ‘usyur, dsb.

Jika sumber utama penerimaan negara sudah jelas, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan ketentuan pembelanjaannya?

Konsep dan Kaidah Pembelanjaan
Seorang kepala negara (Khalifah) dalam negara Khilafah memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan anggaran belanjanya tanpa harus meminta persetujuan Majelis Umat (atau DPR dalam sistem ekonomi kapitalisme). Penyusunan anggaran belanja negara Khilafah juga tidak terikat dengan tahun fiskal sebagaimana dikenal dalam sistem ekonomi kapitalisme. Khalifah hanya tunduk pada garis-garis atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Khalifah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pos-pos pengeluarannya, dan besaran dana yang harus dialokasikan, dengan mengacu pada prinsip kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya, berdasarkan pada ketentuan yang telah digariskan oleh syariah Islam, agar jangan sampai harta itu berputar di kalangan orang-orang kaya saja (QS al-Hasyr [59]: 7). Wallahu A’lam.