Oleh: LamLam Pahala (Direktur Eksekutif Bandung Intellectual Circle)
Sumber: Republika, Selasa 13 September 2011, hal. 4

Secara de facto sangat boleh dikatakan bahwa kekuasaan Muamar Qadafi sudah berakhir. Namun, secara de jure pemerintahan transisional Libya belum mendapatkan pengakuan bulat seratus persen dari komunitas dunia internasional. Qadafi, sang kolonel yang meraih kekuasaannya dari Raja Idris lewat kudeta, harus menghadapi gempuran hebat selama enam bulan terakhir. Akan tetapi, sikapnya yang tidak mau menyerah begitu saja menjadi alasan mengapa pemimpin Libya ini sangat sulit untuk dijatuhkan daripada pemimpin-pemimpin Arab sebelumnya (Ben Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir) yang relatif lebih cepat ditumbangkan. Qadafi yang dalam usia 27 tahun sudah menjadi pemimpin Libya, pemimpin revolusioner, harus merasakan heroiknya revolusi oleh rakyatnya sendiri. Suatu revolusi yang pernah Qadafi jalankan pada September 1969.

Berbagai lensa krisis dipakai untuk melihat proses transisionalisasi tiga negara Timur Tengah dan Afrika (Tunisia, Mesir, dan Libya). Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam sekaligus sebagai pelajaran bernilai bagi pemangku kepentingan negara dan pemerintahan Indonesia. Bagaimana Ben Ali jatuh secara tidak terhormat dari kekuasaannya, bahkan diusir oleh rakyatnya sendiri di Tunisia. Demikian juga tenggelamnya Husni Mubarak dari kedigdayaan kepresidenan Mesir, memberikan pertanyaan kepada kita “mengapa hal itu mesti terjadi”?

Adalah penting mengangkat Tunisia, Mesir, dan Libya mengingat tiga negara tersebut pernah melahirkan pemikir-pemikir besar masa silam. Sebut saja Ibnu Khaldun, sejarawan dan sosiolog besar asal Tunis ini menorehkan karya intelektualnya yang sangat melegenda dan abadi, Muqadimah Ibnu Khaldun; Al-Ibrar. Dalam karya yang tidak pernah ada habisnya untuk didiskusikan itu, memuat dan menjelaskan tentang sejarah umat-umat terdahulu yang pernah memimpin peradaban bangsa pada zamannya. Yang lebih menariknya, Ibnu Khaldun pernah menyinggahi tiga negara tersebut, yang sudah dan sedang mengalami siklus peradaban bangsanya sendiri.

Ibnu Khaldun mendeskripsikan bahwa timbulnya negara adalah rasionalisasi dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik. Bagi dia adanya negara merupakan konsekuensi logis dari status sosial dan politik. Ibnu Khaldun mengilustrasikan dengan cara pandang sederhana, tapi logis. Sebagai misal, ketika kita memakan roti, deretan rasionalisasi akan memanjang. Karena roti terbuat dari gandum, kita akan membutuhkan kepada petani yang menanam gandum itu sendiri.

Membajak lahan, menanam gandum, mengurus, memanen, dan menggiling gandum. Dalam menggiling kita memerlukan mesin, mengerjakannya dengan beberapa orang, lalu mengolahnya dan memasaknya hingga membentuk roti. Daftar pernyataan bisa diperpanjang. Tegasnya dalam memakan roti kita membutuhkan orang banyak yang terlibat dalam produksi. Sama halnya dalam kehidupan lain yang lebih luas, bermasyarakat maupun berbangsa, tentu kita akan saling membutuhkan dengan yang lain. Dari alur berpikir ini sangat logis kita membutuhkan negara.

Filsuf Yunani Klasik Aristoteles memberikan penjelasan bahwa posisi manusia yang terlibat dengan interaksi sosialnya, dengan menampakkan pergaulan sehari-hari baik dengan sejenis maupun lawan jenis, akan terjadi pertemanan dan pernikahan. Dari yang tadinya hidup sendiri, ia akan membentuk sebuah keluarga, kemudian bermasyarakat lalu bernegara. Adanya metamorfosis evolusioner seperti ini kemudian manusia disebut makhluk politik (zoon politikon). Faktanya hari ini tidak ada manusia yang tidak sebagai warga negara, semuanya terlibat jadi makhluk politik, warga negara.

Ada kemungkinan dua hal; menjadi pemimpin dan yang dipimpin. Untuk mengatur setertib mungkin dalam interaksi kenegaraannya dibuatlah undang-undang dan peraturan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak (antara rakyat dan penguasa). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penindasan dari penguasa terhadap rakyat.

Ibnu Khaldun memberikan tipologi pemerintahan ke dalam tiga corak. Pertama, siyasah thabi’iyah. Artinya, sebuah kekuasaan yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan syahwat negatif. Bercirikan pada kenyataan para penguasa melakukan kerakusan harta, seperti korupsi dan menumpuk-numpuk upeti kekuasaan. Rakyat melakukan tindakan kekacauan, pencurian, dan anarkisme sosial lainnya. Hal ini terjadi wajar jika keadaan pemerintahan dibentuk oleh hawa nafsu. Tipikal negara pertama ini mirip sekali dengan apa yang dipertontonkan oleh Ben Ali di Tunisia, Mubarak di Mesir, maupun Qadafi di Libya.

Bagaimana publik dikejutkan dengan bergelimangnya kekayaan Ben Ali dan keluarganya hasil jarahan selama berkuasa. Rumah mewah terdapat di beberapa tempat, emas berlian berserakan di saat rakyat terbelit kemiskinan. Demikian juga apa yang diperlihatkan Mubarak tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Ben Ali. Wajar jika selama ini, baik Ben Ali maupun Mubarak, menghadapi tuntutan terkait korupsi. Hal yang sama juga terjadi pada diri Qadafi, bagaimana kediaman Qadafi dipenuhi oleh barang-barang mewah, antik, dan mahal.

Jika ditarik pada konteks keindonesiaan, banyaknya pejabat yang melakukan korupsi secara berjamaah dan terang-terangan, bermegah-megah memperkaya diri sendiri, dan tidak peduli rakyatnya miskin dan fakir parah, sensitivitas terhadap rakyatnya menjadi hilang mati rasa. Kekuasaan dipandang sebagai kesempatan untuk hidup mewah dan memonopoli ekonominya secara serakah. Kondisi ini sebagai isyarat bahwa kekuasaan yang selama ini dijalankan berdasarkan kesepakatan hawa nafsu dengan syahwat politik negatif. Menganiaya dan menzalimi rakyat menjadi kosakata biasa dalam benak kekuasaan tipe thabi’iyah ini. Terpenting bagi dirinya duduk manis dalam kursi kekuasaan dengan bersedekap tangan dengan tenang. Jika hawa nafsu dijadikan urat saraf kekuasaan, bisa dipastikan negara tersebut akan tenggelam dan digantikan dengan generasi baru. Dalam konteks ini, akan terjadi siklus peradaban bangsa.

Kedua, siyasah aqliyah. Pemerintahan sebuah bangsa menjalankan kekuasaannya dikendalikan oleh akal. Pada tipe yang kedua ini agak mending ketimbang tipe yang pertama. Sebab, keberadaan hawa nafsu mampu dikesampingkan dan yang memimpin adalah akal. Corak republik dan demokrasi termasuk pada tipe pemerintahan yang dikendalikan oleh akal. Namun, eksistensi akal terbatas. Ia tidak mampu menjangkau hal-hal yang bersifat gaib dan misteri. Kadang pula akal sering mengakali sebuah kondisi dan situasi. Kekuasaan tipe kedua ini memang bisa meraih kebahagiaan secara lahir, tapi tidak secara batin. Akal memang mampu meraih kenikmatan kasat mata, tetapi tidak akan mampu menangkap kenikmatan mata hati. Oleh sebab itu, kekuasaan yang bersifat kendali akal ini sejahtera dari sisi permukaan, tapi kering dari dimensi esensi.

Ketiga, siyasah diniyyah. Bermakna pemerintahan yang dikendalikan dan diatur oleh ketentuan agama. Agama dijadikan sumber hukum dalam mengatur dinamika kenegaraan. Pada titik ini keberadaan sebuah negara akan bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Ibnu Khaldun merekomendasikan bahwa hendaknya umat manusia terlebih umat Islam sepantasnya mendirikan dan menjalankan kekuasaan mesti dipandu oleh wahyu. Sebab, hanya dengan ketentuan agama, kebahagiaan hakiki akan tercapai. Penguasa akan berpikir bahwa kekuasaan merupakan amanah Tuhan yang harus direalisasikan karena di akhirat akan dimintai pertangungjawabannya.

Dengan demikian, ikatan kepada keimanan hari akhir ini akan mampu mengatur dan mengendalikan dari kecenderungan hawa nafsu kekuasaan. Agama juga akan membimbing pengaturan kenegaraannya dengan aturan-aturan yang tidak berpihak kepada penguasa maupun yang dikuasai sebab aturannya datang dari ‘pihak’ yang memang sangat independen dan adil, ALLAH SWT. Sangat dijamin kekuasaan tipe ketiga ini akan menjadi garansi lepas terwujudnya kesejahteraan hidup bernegara dunia dan akhirat.

Apabila Ben Ali, Mubarak, dan Qadafi membaca dan mengimplementasikan intisari buku Ibnu Khaldun dan menegaskan berdiri dalam sistem pemerintahan tipe ketiga, kiranya tidak akan terjadi krisis dan kudeta sekaligus mengakhiri kekuasaannya dengan tragis. Terlebih bagi para pemimpin negeri ini, akan lebih baik jika meluangkan waktu untuk menelaah buku Ibnu Khaldun agar menjalankan pemerintahan tidak pada tipe pertama dan kedua, tetapi tegak di tipe ketiga sehingga merealisasi kekuasaannya semakin terarah dan terbimbing. Jika pun bangsa ini para penguasanya asyik masyuk dengan korupsi dan rajin menumpuk-numpuk kekayaan, sangat mungkin kejadian di Tunis, Mesir, dan Libya akan terulang di Indonesia. Wallahu a’lam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s