Kerusuhan Muslim di Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang

Oleh: Dr. Paul George
Musim Semi 1998, unclassified
Dalam Commentary No. 73, terbitan Canadian Security Intelligence Service
Sumber: www.fas.org

Pendahuluan

Otoritas pusat Beijing terus mendapat tantangan dari separatis Muslim di Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang, China barat, pada tahun-tahun terakhir. Walaupun kurang dikenal dibanding perjuangan anti-China di Tibet, konflik kecil yang membara di Xinjiang sejak akhir 1980-an telah mengakibatkan hilangnya nyawa secara signifikan dan pelanggaran HAM yang terdokumentasikan. April 1990, misalnya, pasukan pemerintah China diberitakan membunuh sekitar 50 pengunjuk rasa untuk menumpas pemberontakan lima hari oleh ekstrimis keagamaan di distrik Baren, selatan Kashgar. Insiden Baren disusul beberapa kerusuhan lain yang berjangkit di seluruh Xinjiang dan pihak berwenang, untuk pertama kalinya, mengakui bahwa aktivis kemerdekaan merupakan dalangnya. Sejak saat itu, terus mengalir laporan tentang pengeboman dan pembunuhan di pusat-pusat kota Xinjiang, serta tiga serangan bom terpisah di Beijing musim semi 1997 yang dikaitkan dengan separatis Muslim. Pengeboman Beijing sangat signifikan lantaran menandai perluasan kampanye kemerdekaan keras di Xinjiang ke dalam jantung wilayah bangsa Han China. Serangan terhadap prajurit dan pejabat China, serta terhadap simpatisan Muslim yang dianggap pro-Beijing, berlanjut di Xinjiang sepanjang 1997 di tengah kabar menyebarnya pertempuran jalanan dan penangkapan masal tersangka separatis.

Sejauh ini, gerakan kemerdekaan di Xinjiang gagal menghasilkan dukungan luas dan masih terlalu retak untuk menghadirkan ancaman berarti bagi kekuasaan Beijing. Namun terdapat indikasi bahwa pemberangusan yang kian kejam terhadap unjuk rasa Muslim menghasilkan persatuan dalam berbagai kelompok separatis di Xinjiang dan koordinasi luas cepat-cepat berkembang. Taruhannya berpotensi tinggi, dan Beijing tentu saja cemas aktivitas separatis berprospek menjadi ancaman signifikan terhadap stabilitas politik jangka panjang China. Masalah etnis yang dihadapi pemerintah pusat di wilayah-wilayah sekeliling tersebar luas, serius, dan membesar. Terutama, separatisme di Xinjiang memberi dukungan pada gerakan kemerdekaan di Tibet dan mempengaruhi kerusuhan etnis yang mulai timbul dekat Beijing di Mongolia Dalam. Lebih jauh, faktor ekonomi sama-sama signifikan. Harapannya, Xinjiang menyimpan kandungan minyak besar yang, jika terbukti, akan sangat menguntungkan bagi prospek pengembangan ekonomi China. Diperkirakan China akan perlu mengimpor 21 juta ton minyak pada 2010 jika ingin mempertahankan laju pertumbuhan ekonominya, dan keamanan energi merupakan pertimbangan utama dalam kebijakan Beijing terhadap wilayah itu.

Nilai penting yang diberikan pemimpin China pada pengembangan Xinjiang terbukti dengan tanggapan yang semakin keras terhadap setiap tanda kerusuhan. Walaupun mustahil mendapatkan angka persis, Amnesty International melaporkan jumlah tinggi eksekusi di Xinjiang sebagai respon terhadap aktivitas separatis. Eksekusi ini semakin memicu kekerasan anti-rezim, mempertinggi prospek bahwa krisis Xinjiang akan berlanjut sampai menumbuhkan lingkaran penindasan kejam dan perlawanan keras.

Sementara implikasi domestik krisis Xinjiang jelas serius untuk China, manajemen situasi oleh Beijing bisa memberi konsekuensi lebih dalam bagi keamanan regional dan internasional di masa mendatang. Xinjiang merupakan penghubung antara China, Timur Tengah, dan Rusia; ia juga terletak di persimpangan budaya antara dunia Islam dan jantung wilayah Han China. Yang lebih penting, sejak runtuhnya Uni Soviet, pasokan energi besar dari republik-republik Asia Tengah bekas Soviet menjadi fokus perhatian geopolitik selagi negara-negara kawasan dan luar kawasan berusaha mengamankan akses sumberdaya minyak yang baru. Faktor-faktor ini bergabung dan menjadikan hasil perjuangan separatis Xinjiang semakin bernilai strategis internasional dan akan mempengaruhi perkembangan di kawasan. Makalah ini mempertimbangkan pangkal dan tingkat gerakan separatis Muslim di Xinjiang dan menaksir dampak potensinya dari perspektif kepentingan ekonomi dan keamanan luas Kanada di kawasan itu.

Latar Belakang

Xinjiang adalah area luas didominasi gurun yang menyimpan banyak sumberdaya bernilai termasuk minyak, timah, seng, dan emas. Basin Tarim tengah dipercaya menyimpan cadangan minyak besar tapi, terlepas dari adanya upaya eksplorasi intensif, potensi ini belum direalisasikan. Namun, meskipun upaya eksplorasi mutakhir gagal menemukan minyak di basin Tarim, Xinjiang akan tetap vital bagi keperluan energi jangka panjang China lantaran lokasinya di sebelah gudang minyak di republik-republik Asia Tengah yang bertetangga. Eksploitasi logis terhadap sumberdaya energi Kazakhstan akan meliputi pembangunan jalur pipa untuk mengangkut minyak kawasan ke pasar-pasar industri utama di China dan Jepang. Sistem pengangkutan demikian membutuhkan Xinjiang yang stabil dan kooperatif.

Wilayah Xinjiang jauh dari Beijing tapi berlokasi di salah satu area terpenting dunia dari segi perhatian keamanan tradisional China. Stepa provinsi terbaratnya itu merupakan benteng China dari ancaman militer Uni Soviet selama hampir 40 tahun terakhir. Di era pasca Soviet, Xinjiang tetap menjadi pos terdepan yang strategis dan penting jika Beijing ingin bisa memonitor perkembangan ekonomi dan politik republik-republik Asia Tengah yang berpotensi bergolak di sebelah baratnya. Walaupun sekarang kecil kemungkinannya konfrontasi dengan Rusia, People’s Liberation Amy (PLA) masih mempertahankan banyak pasukan darat dan udara dan sebagian besar misil balistik nuklir di Xinjiang. Ujicoba senjata nuklir China juga dilakukan di Lop Nor di gurun Taklamakan Xinjiang. China melakukan sekitar 45 ledakan ujicoba nuklir di Lop Nor sejak 1964; dua yang terakhir berlangsung pada 1996. Kerusakan lingkungan, polusi atmosfer, dan pencemaran air tanah yang disebabkan ujicoba ini merupakan faktor utama permusuhan warga setempat terhadap kehadiran China.

Ekstrimisme Muslim saat ini di Xinjiang jelas terinspirasi oleh perubahan besar yang membentuk ulang Asia Tengah dekade lalu. Kemerdekaan republik-republik Muslim tetangga di Asia Tengah sejak runtuhnya Uni Soviet tak diragukan lagi mengangkat aspirasi calon separatis Xinjiang bahwa mereka juga dapat mencapai otonomi. Pada waktu bersamaan, penarikan pasukan pendudukan Soviet dari Afghanistan secara memalukan telah menunjukkan bahwa perjuangan bersenjata terhadap musuh terkuat dan terkejam sekalipun merupakan opsi yang dapat ditempuh. Faktor-faktor ini, seraya relevan dengan situasi kontemporer di Xinjiang, hanyalah bagian dari pertautan perkembangan ekonomi, geopolitik, dan strategi lebih kompleks yang memberi dorongan pada gerakan separatis. Namun, dasar semua isu ini adalah karakteristik budaya, etnis, dan agama Xinjiang dan kedudukan sejarahnya dalam “bangsa” China raya.

Xinjiang terletak di baratlaut China, sekitar 4000 km dari Beijing, dan mewakili kondisi timur komunitas budaya Turk yang lebih besar, yang membentang dari Turki di barat melewati Asia Tengah dan Afghanistan pasca Soviet. Kawasan ini dikenal secara lokal sebagai Turkistan Timur, menandakan keberbedaan sejarah dan budayanya dari China. Populasi pribumi Xinjiang adalah berasal-usul Turk atau Indo-Eropa dan bahasa-bahasa utamanya berakar Turk atau Mongolia. Kelompok-kelompok Turk terpenting adalah Uighur, Kazakh, Kirgiz, dan Uzbek. Tajik, minoritas Muslim signifikan lain, terhubung secara linguistik dnegan Iran modern melalui bahasa Indo-Perisa mereka. Semua kelompok etnis ini punya banyak kesamaan dengan saudara seiman mereka di republik-republik Asia Tengah yang baru merdeka yakni Kazakhstan, Kirgiztan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Islam Sunni telah menjadi kekuatan budaya dan agama dominan di Xinjiang sejak abad 10.

Sejarah merekam banyak upaya gagal China untuk menaklukkan Turkistan Timur sejak sekurangnya abad 2 SM. Baru setelah dinasti Manchu menyerbu pada 1759-lah China akhirnya memperoleh kendali atas teritori itu, memerintahnya sampai 1862 meski terjadi lebih dari empat puluh pemberontakan besar. Pemberontakan utama Turk lalu mengusir China dan wilayah itu sebentar menikmati kemerdekaan. Namun, selama periode inilah perluasan Tsar Rusia ke Asia Tengah dianggap mengancam kepentingan kolonial Inggris di India. Dalam apa yang dikenal sebagai “The Great Game”, Inggris berusaha memeriksa ambisi Rusia lewat serangkaian aliansi dan bantuan militer kepada negara-negara bersahabat. Karena khawatir Rusia akan masuk ke Turkistan Timur, Inggris mendanai penaklukan ulang Turkistan Timur oleh dinasti Manchu pada 1876. Turkistan Timur diganti nama menjadi Xinjiang dan secara formal dicaplok ke dalam Kekaisaran Manchu pada 1884. Hubungan dengan Beijing tidak baik sejak saat itu. Alasannya sederhana: populasi asli Xinjiang tak punya kaitan budaya, etnis, linguistik, atau agama dengan China, yang pada hakikatnya merupakan negara pendudukan “asing”. Bahkan, nama “Xinjiang” saja, yang berarti “New Frontier” (Batas Baru) dalam bahasa Mandarin, menekankan kedudukan wilayah tersebut di batas luar kekaisaran Han China.

Islam di China

Menurut sensus 1990, China memiliki lebih dari 17 juta Muslim tapi angka ini diyakini kurang dari jumlah sesungguhnya sebanyak 50%. Dengan data penduduk tak pasti pun, tak diragukan bahwa China merupakan negara Islam besar. Hui adalah kelompok Muslim terbesar yang diakui secara resmi dengan jumlah sekitar 8,6 juta dan secara etnis dan linguistik merupakan bangsa China. Populasi minoritas Hui ditemukan di seantero China dan mereka tak punya kampung halaman tradisional. Namun terdapat konsentrasi Hui yang signifikan di wilayah otonom mereka, NingXia, serta di provinsi Gansu dan Qinghai, yang terletak di timur Xinjiang di China tengah. Sebaliknya, Islam Turk di China jelas terkait dengan teritori Xinjiang.

Uighur merupakan Muslim berasal-usul Turk terpenting dan kelompok etnis dominan di Xinjiang, berjumlah sekitar 7,2 juta dari total populasi 15 juta. Muslim hui dan Turk memiliki hubungan berbeda dengan Han China dan kedua kelompok ini bukan sekutu alami. Hui sering disebut sebagai “Muslim China” dan secara budaya lebih erat dengan komunitas mainstream China. Hui tak punya pertalian inheren dengan kelompok-kelompok Islam berasal-usul Turk tapi sering menjadi jembatan antara mereka dan Beijing. Meski demikian, Hui juga mengalami diskriminasi di tangan China dan telah menunjukkan hasrat untuk kebebasan budaya dan keagamaan yang lebih besar dalam banyak kesempatan. Namun mereka tak punya rasa identitas kelompok, sebagaimana yang menopang gerakan separatis Uighur. Hui belum terlibat dalam kekerasan anti-China di Xinjiang.

Beijing secara sistematis berusaha mengelola dan mengendalikan aktivitas keagamaan di seluruh China, demi menjaga pesatuan dan stabilitas nasional. Di Xinjiang, karena Islam pada hakikatnya tak dapat dibedakan dari identitas budaya dan nasional setempat, Beijing merasakan ancaman khusus terhadap kekuasaannya. Alhasil, masjid-masjid dan sekolah agama di Xinjiang, yang dianggap sebagai lingkungan kondusif untuk sentimen anti-rezim, secara berkala ditutup dan aktivis keagamaan ditangkap dan diganggu.

Warisan Kolonial Xinjiang

Tindakan keras Beijing terhadap kerusuhan Muslim di Xinjiang merupakan respon terhadap ancaman stabilitas wilayah yang dianggap sangat strategis dan vital. Xinjiang adalah wilayah strategis penting dalam hal potensi lokasi dan sumberdayanya; ia juga merupakan area di mana hasrat penduduk asli untuk otonomi budaya, bahasa, dan agama dirintangi oleh tradisi kolonial yang kaku.

Bagian kecil Xinjiang utara menikmati periode singkat kemerdekaan pada 1944 ketika republik Muslim Turkistan Timur diproklamirkan di tengah huru-hara perang China dengan Jepang. Menyusul kemenangan Mao Tse Tung atas pasukan Nasionalis tahun 1949, Xinjiang kembali dimasukkan ke dalam pangkuan China melalui kombinasi kemunafikan politik dan kekuatan militer. Terlepas dari sikap partai komunis China selama perang sipil bahwa kelompok etnis di wilayah-wilayah seperti Mongolia, Tibet, dan Xinjiang bebas memilih masa depan sendiri, Mao Tse Tung tak mau mengakui penentuan nasib sendiri sebagai sebuah opsi ketika dia memegang kekuasaan dan menolak kemungkinan membagi China ke dalam republik-republik federal. Justru, Mao menciptakan konsep “wilayah, provinsi, dan distrik otonom” yang di dalamnya berbagai kelompok etnis dijanjikan “kesetaraan” dengan mayoritas China. Sebagian besar penduduk Xinjiang terbujuk untuk bergabung kembali dengan China raya, dan People’s Liberation Army cepat-cepat melumat oposisi apapun. Wilayah Otonom Xinjiang diproklamirkan tahun 1955. Nyatanya, sebagai pos terbarat kekaisaran China, Xinjiang selalu diperlakukan secara kolonial oleh faksi manapun yang memerintah di Beijing—Feodalis, Nasionalis, dan Komunis—sejak dinasti Manchu.

Kebanyakan pemimpin senior, dan smeua komandan militer di Xinjiang, adalah bangsa Han China yang ditunjuk Beijing. Tipikalnya, Han China mengendalikan industri-industri utama di Xinjiang, dan produksi ekonominya sengaja disesuaikan dengan persyaratan dari pusat. Sebagian besar Muslim tetap bekerja sebagai petani dan peternak tradisional dan hanya punya sedikit kesempatan untuk maju di sektor lain. Kebanyakan sumberdaya wilayah diekspor mentah ke China dan diimpor kembali sebagai barang manufaktur dengan harga tinggi. Lebih jauh, Xinjiang telah menjadi tempat pembuangan untuk masalah sosial dan keamanan dalam negeri, di mana ribuan kamp penjara kriminal dan politik memberi justifikasi pada reputasi wilayah tersebut sebagai Siberia-nya China.

Muslim Turk hanya mewakili sedikit dari populasi keseluruhan China yang lebih dari satu miliar penduduk, tapi ditilik dari konsentrasi mereka di area perbatasan terpencil yang sangat strategis dan vital, kemampuan mereka untuk mengancam kepentingan Beijing melampaui jumlah mereka. Signifikansi wilayah itu dari segi potensi ekonomi dan strategis barangkali menjelaskan kerasnya respon pemerintah terhadap kerusuhan apapun di Xinjiang. Namun, berita-berita eksekusi nasionalis keagamaan oleh pihak berwenang Xinjiang mengindikasikan perhatian lebih dalam pada dampak potensial kebangkitan Islam terhadap stabilitas jangka panjang China. Untuk menghadang ancaman ini, otoritas China mengejar strategi teliti yang dirancang untuk mengubah demografi Xinjiang, yang efeknya adalah menciptakan populasi minortitas Muslim.

Ketika Mao Tse Tung meraih kekuasaan di China, Uighur menyumbang sekitar 80% populasi Xinjiang. Dalam waktu 50 tahun sejak saat itu, populasi Han China di provinsi tersebut tumbuh dari sekitar 10% menjadi kurang-lebih 50% hari ini. Han terkonsentrasi di bagian utara Xinjiang, di dan sekitar ibukota Urumqui. Bagian selatan yang kurang dapat didiami masih didominasi kelompok-kelompok pribumi, di mana Uighur adalah yang paling utama. Pertumbuhan populasi Han China di Xinjiang dicapai dengan membanjiri wilayah tersebut dengan jumlah masif imigran China. Awalnya, dari tahun 1950-an, migrasi Han China ke Xinjiang didorong secara resmi untuk mendukung pengembangan pertanian dan mempromosikan keamanan berkenaan dengan ancaman Soviet terhadap teritori berpopulasi sedikit itu. Sejak 1980-an, dukungan resmi untuk migrasi dipelankan, mungkin karena meningkatnya ketegangan dengan penduduk lokal, tapi imigrasi ke Xinjiang berlanjut dengan cepat. Sebagian, ini mencerminkan jenis tekanan yang sama yang dialami di tempat lain di China saat jutaan orang meluap dari area pedesaan untuk mencari pekerjaan dalam ekonomi manufaktur yang tumbuh. Tren ini tercermin dalam kasus mengalirnya bangsa China ke Xinjiang akibat permintaan tenaga kerja terampil untuk mengisi posisi di industri ekstraktif berbasis sumberdaya demi memasok material mentah untuk mendukung perluasan konomi China yang sedang booming.

Kolonisasi Han China atas Xinjiang dipimpin secara paksa oleh organisasi semu-militer Bin Tuan, dikenal secara formal sebagai Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC). Bin Tuan didirikan tahun 1950-an ketika sebagian pasukan yang dipakai untuk memberangus perlawanan Muslim dibebastugaskan dari pertempuran dan diwajibkan masuk proyek pengembangan agrikultur. Organisasi ini dibubarkan tahun 1975 tapi didirikan kembali tahun 1981 dan mempertahankan penandaan militer gadungan sebagai Divisi Agrikultur X. XPCC berjumlah sekitar 2,28 juta orang, termasuk sekitar 1 juta pekerja. Terlepas dari status non-tempurnya, XPCC menjadi lengan PLA yang efektif dalam memberangus kerusuhan Muslim di Xinjiang selama bertahun-tahun dan memainkan peran kunci dalam mengakhiri pemberontakan Baren tahun 1990. Salah satu fungsi utamanya adalah mengelola “Gulag China” dan XPCC bertanggungjawab penuh atas ratusan ribu tahanan kriminal dan politik yang dideportasi ke Xinjiang. Kebanyakan orang buangan ini kemudian menjadi penduduk permanen, bekerja di atas tanah yang dijalankan XPCC hasil rampasan dari Uighur dan kelompok pribumi lain.

Bank Dunia terseret dalam kontroversi besar soal XPCC pada 1996 ketika pembangkang terkemuka China, Harry Wu, bersaksi di hadapan United States Senate Foreign Relations Committee bahwa organisasi itu menjalankan 14 kamp kerja paksa, atau Laogai, di Xinjiang di bawah proyek pengembangan yang didukung Bank Dunia. Pinjaman Bank Dunia ditujukan membantu Uighur tapi, menurut kesaksian dua mantan pejabat Uighur dari XPCC, sebetulnya memperkuat kendali pemerintah atas wilayah itu dan memfasilitasi tindakan keras terhadap pembangkang anti-China. Akibat dari pengungkapan ini, Departemen Keuangan AS menarik dukungannya dari proyek Bank Dunia dengan XPCC sampai ada garis jelas antara fungsi sipil dan militer organisasi tersebut.

Kebijakan diskriminatif yang lebih memihak Han China daripada penduduk setempat dalam akses pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan lain, diiringi ketidakpekaan Beijing terhadap adat budaya tradisional dan keagamaan di Xinjiang, telah menambah kemarahan Muslim lantaran diperlakukan sebagai warga kelas dua di tanah mereka sendiri. Contoh, Komunis melarang tulisan tradisional Arab yang sudah dipakai di wilayah itu selama lebih dari seribu tahun dan memusnahkan ribuan buku sejarah. Dalam rangka memanfaatkan peluang ekonomi apapun, penduduk pribumi diwajibkan belajar tulisan China. Sedangkan, sangat sedikit bangsa China yang mau belajar bahasa lokal. Jarak budaya, bahasa, dan agama di antara kedua bangsa tidak menyempit dan interaksi sosial tetap tak berarti.

Kebijakan asimilasi China sangat menyerang nilai-nilai tradisional. Contoh, imbalan finansial diberikan kepada Han China yang menikahi etnis Muslim tapi keturunannya didaftarkan sebagai China saja. Dalam upaya tertinggi untuk pelemahan etnis, kebijakan satu anak yang ketat dilonggarkan untuk Han China yang mau pindah ke Xinjiang; mereka diperbolehkan memiliki dua anak, jaminan sosial yang mendorong imigrasi lanjutan. Praktisnya, ada kebijakan sistematis untuk mengurangi warisan Muslim Xinjiang.

Oleh karenanya, kerusuhan anti-China di Xinjiang berakar dari serangan ganda berupa penindasan budaya/agama dan manipulasi demografi. Upaya keras Beijing untuk mengasimilasi Uighur melalui penindasan agama, majelis, dan bahasa, serta melalui pemasukan imigran Han China ke dalam wilayah itu secara sistematis, telah menmbulkan sentimen anti-rezim yang berakar sangat dalam. Tak heran ada pemberontakan berkala terhadap dominasi China.

Persoalan Fundamentalisme

Sementara terdapat peningkatan kesadaran akan akar etnorelijius mereka di antara Muslim Xinjiang pada tahun-tahun belakangan, belum jelas bahwa ini dapat disamakan dengan permulaan gerakan fundamentalis Islam. Bahkan, dengan beberapa pengecualian, Uighur umumnya tak dianggap fundamentalis dan kombinasi terorganisi dan mematikan antara agama dan kekerasan yang terlihat di dunia Islam mulai dari Aljazair hingga Afghanistan sejauh ini tak dijumpai di Xinjiang. Yang paling merepotkan otoritas China adalah bahwa kebangkitan kesadaran Muslim di Xinjiang dapat mengarah pada jenis ekstrimisme teroris yang terlihat contohnya dalam aksi Hizbullah terhadap Israel. Terutama, dugaan koneksi antara veteran perang Afghan dan separatis Xinjiang telah meningkatkan kerisauan bahwa gerakan kemerdekaan sedang dipersenjatai dan dipengaruhi oleh kekuatan luar.

Perang Afghan tak boleh diremehkan dari segi dampaknya terhadap pemuda Islam, mulai dari Aljazair hingga Kashmir. Sebagai peristiwa ideologis, konflik Afghan jelas-jelas memiliki efek kuat terhadap mereka yang kini berusaha menciptakan negara Islam di Turkistan Timur. Sejumlah Muslim Xinjiang diketahui berjuang bersama Mujahidin di fghanistan serta para revolusioner teguh lainnya dari sejumlah negara Islam. Mungkin saja sebagian Muslim Xinjiang yang pernah bertempur di Afghanistan kembali untuk mengangkat senjata melawan China. Sudah pasti, kontak-kontak Muslim radikal internasional terkonsolidasi di Afghanistan dan berakhirnya konflik itu menciptakan sekelompok pejuang terlatih dan bermotivasi agama dan banyak surplus senjata. Terdapat jual-beli senjata  yang nyaris tak terkendali dari Afghanistan ke wilayah-wilayah perbatasan Pakistan, Kashmir, Tajikistan, dan ke unsur-unsur kriminal di tempat lain di kawasan. Penyelundupan segala jenis barang mewabah di seluruh area dan koneksi kesukuan yang berumur berabad-abad membuat kita tak punya alasan untuk mengesampingkan pengaruh “orang luar” dalam konflik Xinjiang.

Beijing tertarik mengembangkan jalinan dengan pihak-pihak berwenang di negara tetangga untuk membatasi operasi kelompok separatis Muslim yang mengamankan kampanye kemerdekaan dari intervensi China. April 1996, Presiden China Jiang Zemin menandatangani kesepakatan dengan sesama pemimpin dari Kazakhstan, Kirgiztan, dan Tajikistan yang mencakup seruan untuk melawan fundamentalisme Islam. Republik-republik Asia Tengah tersebut akan memainkan aksi pengimbang jika mereka ingin mengakomodasi Beijing tanpa mengalienasi penduduk radikal mereka sendiri tapi mereka diharapkan bekerjasama, setidaknya dalam jangka pendek, selagi mereka butuh dukungan China untuk mengimbangi tekanan berkelanjutan dari Rusia terhadap kemerdekaan mereka. Demikian halnya, Beijing diyakini telah menekan Pakistan agar menindak keras kelompok Muslim yang dicurigai mempersenjatai fundamentais di Xinjiang. Namun, tak ada bukti bahwa gerakan separatis Xinjiang dikelola atau direkayasa oleh orang asing. Meski begitu, para pejabat senior China sering menyalahkan kekuatan luar atas persoalan mereka di Xinjiang, dan terkadang memperingatkan keterlibatan AS dan CIA.

Bagaimanapun, perlakuan China yang kian keras terhadap kelompok separatis Xinjiang dapat cepat mengubah tingkat dan sifat dukungan eksternal, terutama dari negara-negara Timur Tengah semisal Arab Saudi dan Iran. Saudi dan Iran memiliki sumberdaya finansial dan komitmen ideologis untuk menyediakan dukungan berarti pada perkara Muslim walaupun keretakan Syiah-Sunni akan membatasi peran Iran. Koneksi potensial Saudi menimbulkan ancaman paling besar bagi kepentingan China yang perlu memelihara hubungan baik dengan negara-negara Arab Timur Tengah demi mengamankan pasokan minyak untuk mendukung perluasan ekonominya. Untuk sementara, dukungan eksternal bagi kelompok Muslim penganjur kemerdekaan Xinjiang terasa sebagai aspek ancaman kecil bagi kekuasaan China. Padahal, kebangkitan nasionalisme Islam di Xinjiang telah berkembang seraya China semakin terbuka pada pengaruh ekonomi dan politik luar sejak kematian Mao Tse Tung.

Revolusi Budaya sangat sulit bagi semua kelompok keagamaan di Cina, khususnya Buddha Tibet dan Muslim. Di Xinjiang dan seantero China, masjid-masjid dihancurkan atau ditutup dan situs-situs keagamaan kuno dinodai. Setelah Deng Xiao Ping memegang kekuasaan, situasi Muslim membaik dengan cepat dan terjadi semacam kembalinya toleransi beragama. Masjid-masjid dibangun atau dibuka kembali dan interaksi luas antara Muslim China dan komunitas Islam yang lebih besar diperbolehkan. Partisipasi Muslim China dalam Haji tahunan ke Mekkah tumbuh stabil sejak pertengahan 1980-an, membuat banyak orang biasa mengenal pemikiran Islam internasional dan perkembangan politik. Demikian pula, Muslim asing diperbolehkan mengunjungi situs-situs Islam di China, menciptakan kesadaran luas akan komunitas Islam yang lebih besar.

Dengan cepat, pembukaan ini menghasilkan afinitas terbarukan dengan Islam di Xinjiang dan menciptakan iklim intelektual yang kondusif untuk pemikiran separatisme dan otonomi. Merasakan ancaman terhadap kekuasaannya, pemerintah China merespon dengan membatasi kontak antara Muslim Turk-nya dan pengunjung dari Timur Tengah. Pada awal 1990-an, pembangunan dan renovasi masjid dikurangi besar-besaran, siaran khotbah terbuka di luar masjid dilarang, pendidikan agama dilarang, hanya material keagamaan terbitan Biro Urusan Agama negara yang diperbolehkan, aktivis keagamaan dibersihkan dari jabatan negara dan perjalanan Haji dikendalikan ketat dan dibatasi pada jemaah di atas usia 50 tahun. Kekerasan serius pertama pecah dan ditujukan pada otoritas China sebagai respon terhadap pemberlakuan tindakan pembatasan ini dan mencerminkan kemarahan dan frustasi komunitas lokal pada perubahan Beijing soal kebebasan beragama yang lebih luas.

Singkat kata, meningkatnya kerusuhan Muslim di Xinjiang merupakan fungsi kemarahan yang tumbuh saat aspirasi komunitas untuk otonomi luas berbasis pertautan identitas nasional dan kebangkitan keagamaan dibatasi. Kebangkitan Islam bukan semata kebangkitan ideologis; bahkan, interaksi terpotong dengan warisan budaya dunia Islam membuat unsur agama menjadi fokus penting baru dalam persatuan anti-China.

Pengikisan Otoritas Pusat di China

Terdapat pengikisan kendali tradisional Beijing secara terus-menerus atas kehidupan penduduk China pada tahun-tahun terakhir seiring pertumbuhan ekonomi pesat yang memicu mobilitas pekerja lebih luas dan menaikkan ekspektasi peluang finansial lebih besar. Pada waktu bersamaan, kematian Deng Xiao Ping menandai akhir era kepemimpinan yang akarnya terdapat dalam revolusi China dan menghadirkan prospek periode instabilitas politik dan ketahanan rezim tak menentu. Jika dipandang dalam konteks ini, pemberontakan di Xinjiang, serta berlanjutnya perlawanan terhadap kekuasaan China di Tibet dan Mongolia Dalam, bukanlah respon tidak lazim terhadap kesurutan tradisional dan arus hubungan kekuasaan pusat-perbatasan di China. Sejarah China dipenuhi siklus perebutan yang termanifestasi melalui pengejaran kemerdekaan di wilayah-wilayah perbatasan saat otoritas pusat dianggap melemah.

Kebangkitan identitas Islam di seantero Asia Tengah sudah pasti berkontribusi langsung pada tumbuhnya permusuhan anti-rezim di Xinjiang dan meningkatkan kecemasan di Beijing bahwa nasionalisme keagamaan menimbulkan ancaman terbasar bagi stabilitas China. Pernyataan resmi berulangkali merujuk bahaya “perpecahan” berlandaskan agama dan jelas pemerintah tidak siap menyetujui otonomi etnorelijius lebih luas dengan resiko membahayakan kekuasaan Partai Komunis. Upaya Beijing untuk menumpas “perpecahan” di Xinjiang diekspresikan dalam kerangka kampanye “pukul keras” (strike hard) terhadap kejahatan dan korupsi di seluruh negeri, diperkenalkan pada April 1996. Namun, di Xinjiang dan Tibet, “pukul keras” ini selalu mengincar separatis dan ribuan orang telah ditahan atau dipenjarakan tanpa proses semestinya.

Kesulitan Beijing adalah bagaimana mempertahankan otoritasnya di Xinjiang sambil tidak memperburuk krisis separatis melalui langkah-langkah yang, tak pelak, harus mengakomodasi tuntutan dasar para ekstrimis untuk otonomi luas. Beijing rupanya berada dalam situasi tak mungkin menang di Xinjiang. Jika ia memilih mengejar hubungan China-Uighur yang lebih harmonis melalui toleransi kebebasan budaya dan agama yang luas di Xinjiang, itu beresiko meningkatkan keterbukaan separatis pada sentimen agama-nasionalis yang lebih kuat yang menyapu Afghanistan dan wilayah-wilayah Asia Tengah. Namun, jika Beijing, mempertahankan, atau meningkatkan, kebijakan represif terhadap separatis, itu akan menyulut api kerusuhan dan barangkali menjauhkan negara-negara Islam kawasan yang kerjasamanya dibutuhkan dalam mengejar sasaran ekonomi, politik, dan keamanan lebih luas.

Pada saat bersamaan, separatis Muslim menghadapi prospek tak menentu dalam upaya mereka meraih kemerdekaan dari China. Kampanye kekerasan untuk penentuan nasib sendiri sejauh ini terbatas pada serangan sporadis terhadap target-target kesempatan. Namun, sepertinya sedang tumbuh koordinasi penentangan kekuasaan China, dan respon keras Beijing memberi keuntungan pada ekstrimis. Pengalaman dari pemberontakan lain di seluruh dunia mengisyaratkan bahwa kebijakan Beijing pada akhirnya akan mengalienasi sebagian besar populasi Uighur yang saat ini tak terikat pada tanah air independen. Meski begitu, gerakan separatis kekurangan dukungan internasional yang akan diperlukan jika beranjak dari serangan terisolir terhadap pejabat China dan mengkonsolidasi kampanye untuk kemerdekaan akhir.

Lebih jauh, tak seperti situasi di Tibet, tak ada konstituensi Barat yang mendukung kemerdekaan Xinjiang, sedangkan separatis juga tak memiliki sosok masyhur secara internasional seperti Dalai Lama untuk menekankan perkara mereka. Dan mungkin yang terpenting, mengingat menyebarnya ketakutan “Fundamentalisme Islam” di Amerika Utara dan Eropa, gerakan kemerdekaan Muslim yang tak jelas di negara penting seperti China kecil kemungkinannya mendapat dukungan Barat. Bahkan di lingungannya sendiri, gerakan kemerdekaan ini tak terorganisir dan tak efektif. Walaupun kelompok-kelompok nasional Uighur pan-Turk telah beroperasi dari Turki sejak 1950-an, gerakan ini masih tak memiliki pemerintahan elementer di pengasingan untuk memfokuskan upayanya.

Kesimpulan

Walaupun selalu ada penentangan terhadap kekuasaan China di Xinjiang, pola kerusuhan saat ini berkembang bersama perubahan dramatis dalam dinamika geopolitik regional dan transisi ke politik pasca-Deng Xiao Ping di China. Evolusi lingkungan ekonomi, politik, dan strategi seputar perkembangan di Xinjiang jelas memberi Beijing tantangan kebijakan serius selagi ia mencoba menangani krisis sekarang. Cara ia merespon meningkatnya kerusuhan terhadap kekuasaannya di Xinjiang akan cukup menentukan masa depan hubungan pusat-perbatasan di China dan, implikasinya, kelangsungan teritori negara saat ini. Jelas Presiden Jiang Zemin akan berusaha mempertahankan kebijakan lama China dan mencoba tetap mengendalikan area-area perbatasan jauh di bawah China. Namun, kerusuhan di Xinjiang, serta Tibet dan Mongolia Dalam, kemungkinan akan semakin intens di masa mendatang. Untuk sementara, Beijing unggul tapi itu karena ia tidak sungkan menggunakan langkah brutal untuk menghancurkan setiap penentangan.

Hasil akhir perjuangan di Xinjiang belum pasti. Pemberontakan identitas Islam di seluruh Asia Tengah telah menambah dimensi baru pada konflik, dan represi hanya akan memberi makanan pada separatis seiring waktu berlalu. Gerakan kawasan untuk menegaskan ulang pertalian tradisional budaya, agama, dan perdagangan menambah kesulitan Beijing dalam mengendalikan situasi. Lebih jauh, komunitas Islam lebih besar sudah memberikan dukungan, baik materil maupun moral, kepada separatis di Xinjiang dan ini tak pelak akan meningkat di masa mendatang. Di bawah kondisi tak menentu ini, tantangan Beijing bukanlah melumatkan gerakan kemerdekaan melainkan menemukan cara untuk meniadakan pengaruhnya melalui langkah terstruktur yang dirancang untuk memberikan otonomi berarti pada Muslim Xinjiang dalam negara China yang lebih fleksibel.

Kecil kemungkinannya Kanada akan terpengaruh langsung oleh perjuangan separatis di Xinjiang. Namun, setiap peningkatan instabilitas di China akan bersangkut-paut dengan hubungan dagang dan investasi Kanada yang berkembang di negara itu. Selanjutnya, kerusuhan berketerusan di Xinjiang pada akhirnya bisa menghasilkan pencari pengungsian yang mencari tempat berlindung di Kanada. Yang lebih signifikan, sementara jalinan politik dan agama tumbuh di antara Xinjiang, Timur Tengah, dan republik-republik Muslim baru Asia Tengah penghasil minyak, perkembangan situasi ini akan semakin signifikan secara internasional dari perspektif prioritas keamanan energi Barat di masa depan.

Catatan editor: Penulis, Dr. Paul George, adalah analis independen di area Ottawa, berspesialisasi dalam isu keamanan internasional dan kebijakan pengembangan. Dia memiliki pengalaman riset internasional luas yang memonitor kecenderungan militer dunia melalui analisa ekonomi, politik, dan strategi negara-negara dan kawasan.

Advertisements

One thought on “Kerusuhan Muslim di Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang

  1. Ya namanya juga negara komunisme, Tibet, Xinjiang bernuansa agama ya wajar dibabt lah ,,,, boro2 minta otonomi atau merdeka, mahasiwa demo aja digilas tank … Pemerintah Kejam dan Keras tapi bisa membawa Negara dengan pertumbuhan ekonomi Tinggi dan makin maju dari tahun ketahun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s