Oleh: David Keys
Ilustrasi oleh: Sheu Kuie Ho
Sumber: BBC Knowledge, Maret/April 2009, hal. 24-25

Pertempuran Rusia dengan Georgia demi memperebutkan republik pecahan Ossetia Selatan setahun lalu mengancam mendestabilisasi hubungan Timur-Barat. David Keys menggali akar perselisihan yang masih mungkin memicu perang dingin baru.

Agustus 2008, Rakyat Ossetia Selatan
Agustus 2008, rakyat Ossetia Selatan dengan bangga mengibarkan bendera mereka di samping bendera Rusia di Tskhinvali

Invasi Rusia musim panas lalu terhadap tetangga kecilnya, Georgia, merupakan tindakan agresi yang belum pernah terjadi di Eropa pasca-perang. Bahkan di puncak Perang Dingin, yang berlangsung dari akhir Perang Dunia II sampai awal 1990-an, Uni Soviet tak pernah menginvasi negara manapun di luar dunia berorientasi Marxist. Tirai Besi memisahkan lingkup pengaruh dalam bahasa yang jelas; ancaman nuklir berupa “kebinasaan satu sama lain” telah menyiutkan adidaya manapun untuk beraksi.

Hari ini, Barat ataupun Rusia rupanya tidak segan melenturkan otot-otot mereka. Apakah resikonya memang sudah turun jauh atau justru tidak begitu dipahami? Sejarah telah mengkondisikan para pembuat kebijakan barat dan, sampai taraf tertentu, Rusia dalam dua arah yang kontradiktif. Banyak pemimpin militer dan politik yang tumbuh besar dan menerima pendidikan militer semasa Perang Dingin masih mengambil aspek-aspek pemikiran strategis mereka dari masa tersebut. Tapi juga, dalam pikiran mereka, keruntuhan Uni Soviet dianggap menandai berakhirnya militer Rusia sebagai ancaman serius terhadap perdamaian.

Sedikit-banyak, Perang Dingin tak pernah berhenti. Kemenangan demokrasi Barat bergandengan dengan neo-Konservatisme Amerika hanya mentranformasinya. NATO—mesin Perang Dingin milik Barat yang didirikan demi mencegah ekspansi Soviet—digunakan untuk memfasilitasi ekspansi barat sejak kematian Uni Soviet, meski mengklaim tidak anti-Rusia. Praktisnya, NATO telah mencegah Rusia, sebagai negara pengganti utama USSR, untuk membangun kembali pengaruh regionalnya.

Georgia berada di garis depan “perang dingin” demokrasi barat yang baru. Semua bekas negara-negara satelit Soviet dalam Pakta Warsawa kini menjadi anggota NATO. Tiga republik bekas Uni Soviet (Latvia, Lithuania, dan Estonia) sudah bergabung dengan NATO—dan tiga lagi (Ukraina, Georgia, dan Azerbaijan) ingin sekali bergabung; Ukraina sudah dijanjikan keanggotaan. Georgia mengawali perjalanan menuju keanggotaan Desember lalu.

Peta Ossetia Selatan

Marinir dan pasukan khusus AS sudah melatih militer Georgia. Dan, terlepas dari adanya unjuk rasa pro-Rusia dan anti-NATO di Ukraina, lima republik bekas Soviet—termasuk Georgia dan Ukraina—ikut serta dalam latihan NATO di Laut Hitam musim panas lalu. Yang memperparah keadaan, bahkan sebagian sekutu Rusia (Armenia, Kazakhstan, dan Moldova) telah resmi mendaftar dalam Rencana Aksi Kemitraan NATO yang dirancang untuk menarik mereka lebih dekat ke aliansi barat. Terlebih, misil AS dan/atau fasilitas militer lainnya sudah atau akan dibuka untuk pertama kalinya di Polandia, Republik Ceko, Rumania, dan Bulgaria.

Barat mungkin tidak menyebut semua ini sebagai perang dingin. Tapi, setidaknya bagi Rusia, ini terlihat dan terasa seperti perang dingin. Dari perspektif Moskow, Barat secara sistematis sedang merangkul atau menumbangkan mantan mitra dan sekutu Ibu Pertiwi Rusia. Kesulitan-kesulitan mungkin akan timbul dari fakta bahwa peta Eropa Timur pasca Soviet sangat jauh dari tegas. Perbatasan yang diakui secara internasional masih menyembunyikan sederet bom waktu geopolitik yang potensial.

Dekat perbatasan Rusia di utara Georgia terdapat dua “republik” pecahan, Ossetia Selatan dan Abkhazia, yang sama-sama anti-Georgia dan pro-Rusia. Bahkan, Rusia telah membagikan paspor Rusia kepada penduduk kedua negara kecil tak resmi ini. Situasi serupa terjadi di beberapa tetangga kecil lain. Di seantero Eropa Timur, ada banyak etnis Rusia yang masih mengharapkan perlindungan Moskow.

Puing Tank-tank Georgia

Persoalan lebih jauh timbul saat Barat, berhasrat memanfaatkan keuntungan dalam nyamannya dunia pasca-Soviet, mempromosikan “kebijakan jaminan” NATO kepada republik-republik bekas Soviet. Ini terutama relevan dalam memahami serangan Rusia terhadap Georgia di musim panas 2008. Sedikit-banyak, selongsong-selongsong Rusia bukan hanya dibidikkan ke target harafiah mereka tapi kepada Barat secara keseluruhan. Rusia tidak ingin pasukan AS atau anggota NATO lainnya ditempatkan pada jarak beberapa mil dari perbatasan selatannya. Masalah dalam negeri Georgia menjadi konteks bagi Rusia untuk menegaskan kembali dirinya. Sikap pro-Rusia dari kedua republik pecahan di atas adalah bagian warisan Soviet di kawasan tersebut. Yang menyediakan dalih untuk invasi Rusia adalah Ossetia Selatan.

Sejarah Tak Pasti

Ossetia adalah bangsa Iranik, berbeda secara etnis dan bahasa dari Georgia. Mereka keturunan kelompok nomaden besar yang dikenal sebagai Alan, yang mendiami area segitiga luas di antara pegunungan Kaukasus dan daerah bawah sungai Don dan Volga di milenium pertama dan awal kedua. Tekanan dari bangsa Hun di abad keempat mendorong kebanyakan mereka pergi ke arah barat menuju Eropa Tengah dan Barat di mana mereka aktif secara politik dan militer di Gaul (sekarang Prancis), mendirikan kerajaan di Portugal pada abad kelima, terus membantu mendirikan kerajaan di Afrika Utara.

Jalan menuju perang

1989-1991 Akhir Perang Dingin, USSR, dan Pakta Warsawa
1992 Republik-republik bekas Soviet terbelah ke dalam kubu pro-Barat dan pro-Rusia
1999-2004 Bekas negara-negara Pakta Warsawa non-Soviet serta republik-republik Baltik bergabung dengan NATO
Februari 2008 Rusia berang dengan pengakuan Barat atas kemerdekaan Kosovo
2008 Ukraina, Georgia, dan Azerbaijan mengawali perjalanan menuju keanggotaan NATO
Juni-Agustus 2008 Bentrokan antara Ossetia Selatan dan Georgia
7 Agustus Georgia menginvasi Ossetia Selatan
8 Agustus Rusia mengusir pasukan Georgia dan untuk sementara menduduki wilayah-wilayah Georgia

Pada abad 13 tanah air mereka di utara Kaukasus dimusnahkan oleh Mongol. Sebagian dari mereka lari menyeberangi pegunungan ke Georgia—bagian dari Kekaisaran Rusia sejak awal abad 19—di mana, biasanya sebagai petani tanpa tanah, mereka hidup di bawah kendali kaum bangsawan Georgia.

Pada 1918, kaum Menshevik (anti-Bolshevik yang kala itu memerintah Georgia) mendirikan Republik Demokratik Georgia, menyatakan diri merdeka dari Rusia. Namun negara baru ini hanya berlangsung sampai 1921. Ossetia Selatan memberontak terhadap Menshevik, yang kemudian bereaksi dengan membunuhi mereka dalam jumlah besar.

Ossetia Selatan lalu membantu Tentara Merah Rusia memadamkan kemerdekaan Georgia. Imbalan yang mereka dapat dari Soviet adalah distrik otonom Ossetia Selatan di dalam Georgia Soviet. Tak heran, ketika USSR mulai berpecah-belah menjelang akhir 1980-an, Ossetia Selatan menjadi satu-satunya penduduk Georgia yang ingin mempertahankannya. Dalam mendapatkan kemerdekaan Georgia, Majelis Agung Georgia mencabut bahasa Ossetia sebagai bahasa resmi kawasan tersebut, menghapus otonomi Ossetia Selatan, dan membatalkan keputusan Majelis Agung Ossetia Selatan untuk bersatu dengan Ossetia Utara, yang merupakan bagian dari Rusia. Dari 1991 sampai 1992, pecah perang ganas antara kedua bangsa, memakan sekitar 1.000 jiwa dan mengakibatkan ribuan warga Ossetia mengungsi.

Pada 1991, Georgia—mencakup Ossetia Selatan—meraih kemerdekaan. Dua belas tahun kemudian, dalam apa yang disebut Revolusi Mawar, sebuah kelompok nasionalis yang lebih pro-barat naik berkuasa, dan mulai menerapkan kendalinya atas kawasan-kawasan pecahan. Rusia merespon, memberi dukungan politik dan militer kepada Ossetia Selatan. Alhasil, Ossetia Selatan sukses melawan upaya Georgia. Rusia membagi-bagikan paspor kepada banyak warga Ossetia Selatan, dan karenanya mengklaim sedang membela warga negaranya sendiri.

Ada apa di masa depan?

Krisis tahun lalu menyisakan dilema bagi Barat: ketenteraman terbatas, atau mempersenjatai kembali dalam skala penuh dan perang dingin baru. Tak mungkin lagi memperluas NATO ke bekas teritori Soviet tanpa siap berinvestasi besar-besaran untuk mengembangkan pasukan militer konvensional. Bersama republik-republik pecahan atau minoritas Rusia, para calon anggota NATO (seperti Georgia dan Ukraina) punya banyak konteks di mana konflik dengan Rusia bisa mudah meletus. Barat perlu menimbang apakah tetangga “luar dekat” Rusia memang lebih strategis bagi Barat ketimbang bagi Moskow.

Sementara Moskow sadar bahwa Georgia berniat masuk NATO, AS meningkatkan program pelatihan di Georgia. Ini, kata sebagian pengamat, mengakibatkan bertambahnya insiden militer di sepanjang perbatasan Ossetia Selatan/Georgia. Insiden-insiden tersebut menjadi penyebab langsung invasi pemerintah Georgia atas Ossetia Selatan, dengan jumlah korban sipil yang lumayan. Rusia, yang sudah mengisyaratkan akan mencaplok Ossetia Selatan, jadi punya alasan untuk menginvasi Georgia, menghukum para tetangganya dan sekaligus melepaskan tembakan ke haluan NATO.

Tentang penulis: David Keys adalah koresponden spesialis untuk harian The Independen di London dan juga penyiar tetap.

Caritahu Lebih Jauh

  • Uncertain Democracy: US Foreign Policy and Georgia’s Rose Revolution. Lincoln Mitchell. University of Pennsylvania Press, 2009.
  • The Making of the Georgian Nation. Ronald Grigor Suny. Indiana UP, 1994.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s