Geopolitik Air di Timur Tengah: Fantasi dan Realita

Oleh: Jan Selby
2005
Sumber: Third World Quarterly, Vol. 26, No. 2, 2005, hal. 329-349

Abstrak

Sebagian besar diskursus ahli dan umum tentang politik air Timur Tengah berpandangan bahwa kelangkaan air mempunyai nilai geopolitik sangat besar, tapi sering kurang diakui. Kaum pesimis dan optimis sama-sama cenderung berasumsi bahwa air memiliki, atau akan segera memiliki, implikasi geopolitik hebat. Dalam makalah ini saya berargumen sebaliknya. Rincinya, saya berpendapat persoalan air sebaiknya tidak dipahami dalam bahasa naturalistik ataupun liberal-teknis, tapi justru sebagai persoalan ekonomi politik; bahwa air secara struktural tidak signifikan dalam ekonomi politik Timur Tengah modern; bahwa, alhasil, air secara umum tidak penting sebagai sumber konflik dan kerjasama antar negara; dan bahwa, kendati begitu, persediaan air merupakan situasi krusial dan biang konflik lokal di banyak wilayah kawasan. Saya juga mengajukan bahwa mengingat kondisi pembangunan ekonomi yang memburuk di Timur Tengah, dinamika konflik lokal ini kemungkinan besar akan semakin parah.


Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan di New York Times persis sebelum invasi pimpinan AS atas Irak, mantan analis politik CIA Stephen Pelletiere berargumen bahwa AS harus mengambil ini sebagai kesempatan untuk mengendalikan bukan hanya cadangan minyak Irak, tapi juga sumber daya airnya, dalam proses menata ulang seluruh Timur Tengah:

Kita terus-menerus diingatkan bahwa Irak mungkin memiliki cadangan minyak terbesar dunia. Tapi dalam hal regional dan bahkan mungkin geopolitik, barangkali lebih penting bahwa Irak memiliki sistem sungai paling luas di Timur Tengah… Pada 1990-an ada banyak pembahasan soal konstruksi Peace Pipeline yang akan membawa air Tigris dan Eufrat ke selatan menuju Negara-negara Teluk gersang dan, karenanya, Israel. Belum ada kemajuan dalam urusan ini, sebagian besar karena kerasnya pendirian Irak. Dengan Irak di tangan Amerika, tentu saja semua itu bisa berubah. Jadi Amerika dapat mengubah nasib Timur Tengah dalam hal yang mungkin tidak dapat diubah selama puluhan tahun—bukan semata-mata dengan mengendalikan minyak Irak, tapi dengan mengendalikan airnya.[1]

Mengesampingkan kesimpangsiuran empiris di sini (bagaimanapun ini wajar dari seorang analis CIA, dan dari New York Times)[2], klaim-klaim ini memberi contoh bagus seperti apa seringnya isu air Timur Tengah diterangkan di Amerika Utara dan Eropa. Asumsi dasar di sini, yang lazim pada banyak diskursus politik air Timur Tengah, adalah bahwa, meski air tidak masuk sorotan publik sebanyak isu pertikaian etnis, senjata pemusnah masal, minyak, terorisme, dan sebagainya, ini tetap bernilai geopolitik sangat besar meski umumnya kurang diakui. Di utara yang kaya air, air dianggap biasa saja; di Timur Tengah, sebaliknya, air bisa menjadi perkara hidup atau mati, dan berdampak ekonomi dan politik sangat besar.

Asumsi-asumsi ini cenderung mengambil salah satu dari dua bentuk. Dalam diskursus media, politik, dan populer, mereka paling sering muncul dalam bentuk klaim-klaim hiperbolik tentang “perang air” di masa lalu, masa kini, dan masa datang. Jadi, biasa diklaim bahwa air adalah “sebab pokok” atau “faktor utama” di balik perang Arab-Israel 1967 atau, sampai derajat ekstrim, bahwa perang ini “disebabkan sebagian besar oleh persaingan memperebutkan air Sungai Yordan”.[3] Rutin diargumentasikan bahwa “air telah menjadi komoditas sepenting minyak” dan bahwa, sementara “banyak dari peperangan abad ini adalah soal minyak…perang-perang abad berikutnya akan terkait air” (yang terakhir ini keluar dari mulut Wakil Presiden Bank Dunia).[4] Juga sering dikemukakan bahwa “Timur Tengah berada di jurang krisis sumber daya alam besar lainnya”.[5] Sebagaimana dinyatakan oleh Joyce Starr dan Daniel Stoll dari Center for Strategic and International Studies di Washington dalam salah satu prognosa paling awal mengenai subjek ini, “sebelum abad 21, perebutan sumber daya air yang terbatas dan terancam dapat memutus ikatan yang sudah rapuh di antara negara-negara kawasan dan mengakibatkan pergolakan tiada preseden di wilayah itu”.[6] Atau sebagaimana ditanyakan suratkabar Guardian baru-baru ini, di samping sebuah gambar keran menetes, “inikah ancaman riil bagi perdamaian Timur Tengah?”[7]

Yang lain menolak tesis perang air, tapi tetap menegaskan air memiliki implikasi geopolitik penting—bukan dalam menimbulkan konflik, tapi dalam memupuk kerjasama. Menurut argumen “liberal fungsionalis” semacam ini, kerjasama fungsional antara negara-negara terkait isu “politik rendah” seperti air dapat memupuk pemahaman, kepercayaan, dan pada gilirannya kerjasama lebih besar dalam pembuatan kebijakan bidang-bidang “politik tinggi”.[8] Segaris dengan pemikiran demikian, sering diargumentasikan bahwa kerjasama air antara negara-negara seperti Bahrain dan Arab Saudi, atau antara Israel dan Yordania, telah meletakkan dasar untuk kerjasama lebih penuh antara negara-negara ini.[9] Dinyatakan bahwa “kelangkaan air telah senantiasa menjadi platform untuk kerjasama di kawasan tersebut”.[10] Dan secara konsisten dispekulasikan—khususnya soal hubungan antara Israel dan negara-negara Arab—bahwa “air dapat mengkatalisasi dan melumasi proses perdamaian…dan meringankan transisi menuju kerjasama regional”; bahwa air dapat “merangsang kerjasama yang kian meningkat…antara negara-negara tepi sungai yang bermusuhan, pada pokoknya ‘menuntun’ pembicaraan damai”; dan bahwa “langkah-langkah menuju penyelesaian sengketa air dapat menggalakkan usaha-usaha dalam mencapai tujuan perdamaian yang lebih luas”.[11] Seperti halnya para penyokong tesis perang air, premis panduan di sini adalah bahwa air memiliki, atau bisa memiliki, bobot geopolitik signifikan. Seperti halnya analis CIA di atas, asumsi implisit di sini adalah bahwa air membentuk, atau dapat dipergunakan untuk membantu membentuk ulang, geopolitik seluruh Timur Tengah.

Makalah ini menyajikan ikhtisar geopolitik air di Timur Tengah yang menangkis kedua representasi dominan di atas, “perang air” dan “liberal fungsionalis”, dan menghadirkan narasi alternatif politik air kawasan tersebut.[12] Rincinya saya berpendapat, satu, persoalan air harus didekati sebagai isu ekonomi politik, ketimbang dalam bahasa naturalistik atau liberal-teknis; dua, ketika didekati dari sudut ini, menjadi jelas bahwa air tidak signifikan dalam ekonomi politik Timur Tengah modern; tiga, oleh karenanya air terlebih lagi tidak signifikan sebagai sumber konflik antar negara atau kerjasama antar negara; empat, tapi kelangkaan persediaan air tetap merupakan situasi penting dan biang konflik lokal di banyak wilayah Timur Tengah. Saya lebih jauh menyatakan bahwa, mengingat kondisi pembangunan ekonomi yang memburuk di Timur Tengah kontemporer, kelangkaan lokal dan dinamika konflik lokal sangat mungkin akan semakin parah. Sayangnya diskursus tentang politik air Timur Tengah begitu dihantui oleh hubungan politik air antar negara hingga tidak mengenali isu yang jauh lebih urgen. Di Timur Tengah yang semakin “ketinggalan” dari inti kapitalis ekonomi dunia, di mana perekonomian bergantung dan stagnan, dan negara semakin tak mampu menyelesaikan penyakit masyarakat, kelangkaan air dan konflik air paling penting terdapat di dalam, alih-alih di antara, negara-negara dan formasi sosial.

Menjelaskan krisis air

Namun, sebelum beranjak ke isu konflik antar dan intra negara, kita perlu menjernihkan bagaimana sebaiknya memahami krisis air—karena hanya ketika ini telah jernih kita dapat memikirkan secara pantas saliensi ekonomis atau konsekuensi politisnya. Kebanyakan diskusi persoalan air Timur Tengah cenderung membingkainya dalam bahasa naturalistik atau liberal-teknis. Padahal representasi demikian, walau barangkali kuat secara retorika, keliru. Persoalan air dapat dipahami paling baik, menurut saya, melalui lensa ekonomi politik (Marxist).[13]

Kebanyakan diskursus populer mengenai politik dan juga lingkungan menerangkan persoalan air Timur Tengah dalam bahasa naturalistik sepenuhnya. Ketika dipahami demikian, kelangkaan air dan ketegangan ekologis yang terkait merupakan, pada dasarnya, fungsi ketidakseimbangan dalam hubungan antara sumber daya alam dan tingkat populasi. Di seluruh Timur Tengah, demikian bunyi narasi standar, sumber daya airnya terhingga dan terbatas. Sementara populasinya tinggi dan tumbuh—di negara-negara Arab, misalnya, angka tahunan rerata adalah 2,7% antara 1975 s/d 2000.[14] Alhasil banyak negara Timur Tengah sedang menghadapi situasi “ketegangan air” [15], melewati “ambang batas” dan “daya muat” basis-basis sumber daya alam mereka yang tipis, hingga berpotensi berdampak ekologis, ekonomis, dan politis yang membawa bencana. Seperti ditulis Malin Falkenmark, yang melambangkan cara berpikir ini, “sialnya, sumber daya air bersifat terhingga; oleh sebab itu peningkatan populasi di masa depan mengimplikasikan peningkatan persaingan air”.[16] Hanya dengan mengurangi pertumbuhan populasilah krisis dan konflik air kemungkinan besar terhindari. Tapi langkah perbaikan semacam ini, untuk alasan yang dapat dimaklumi, sangat tidak probabel; sehingga momok Malthusian berupa kelebihan populasi, penyakit, kelaparan, dan konflik nampak dekat. Ini, sekalipun tidak selalu dinyatakan terus-terang, adalah premis dasar ramalan-ramalan sarat petaka mengenai “perang air” yang akan datang.

Masalah pada Neo-Malthusianisme naturalistik semacam itu adalah bahwa ia keliru soal sebab-sebab krisis air. Diskursus naturalistik menghadirkan dunia yang terdiri dari manusia dan alam saja, di mana alam bersifat statis dan pantang mundur, di mana hubungan manusia dengan alam hanya sebatas pengkonsumsiannya, dan di mana, oleh karenanya, terdapat batasan yang tak dapat diatasi pada relasi konsumtif—bahkan eksploitatif—ini. Tapi alam dan sumber daya alam tidak cuma duduk menunggu untuk dikonsumsi. Sumber daya, sebaliknya, adalah konstruk dan produk sosial materil, tercipta melalui pengembangan ekonomi dan teknologi, melalui fakta bahwa manusia adalah produsen dan bukan sekadar konsumen “alam” (“alam”, boleh kita tambahkan, yang tak lagi eksis).[17] Sumber daya air semisal akuifer dalam (deep-lying aquifer) yang satu abad lalu tidak akan dianggap sebagai “sumber daya” kini lazim digolongkan sebagai “sumber daya alam air”. Teknologi baru dan perubahan ekonomi menciptakan sumber daya baru, dan bahkan mengubah konsepsi kita apa itu “alam”. Adapun pertumbuhan populasi, di sini neo-Malthusianisme juga tersesat. Populasi bukan sekadar beban lingkungan, mereka juga apa yang Julian Simon sebut “sumber daya tertinggi”.[18] Pertumbuhan populasi telah menjadi faktor positif penting dalam pengembangan dan perluasan kapitalisme dan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.[19] Jadi untuk memahami kapan dan kenapa pertumbuhan populasi bisa menjadi masalah, kita perlu menengok ke tempat lain, melihat kegagalan negara dan masyarakat tertentu dalam memanfaatkan secara produktif populasi mereka yang berkembang, dan alasan-alasan tertentu atas [kegagalan] ini. Dalam kedua hal ini, persoalan air Timur Tengah tidak bisa dijelaskan secara memadai dengan bahasa naturalistik. Sebab, sebagaimana David Harvey amati, “mendeklarasikan kondisi kelangkaan ekologis, praktisnya, sama dengan menyatakan kita tak punya kemauan, akal, atau kapasitas untuk mengubah kondisi pengetahuan kita, cita-cita sosial kita, mode budaya kita, dan bauran teknologi kita, atau bentuk ekonomi kita, dan bahwa kita tak berdaya untuk memodifikasi praktek materil kita atau ‘alam’ menurut kebutuhan manusia”.[20]

Mayoritas pakar teknik dan lembaga pembangunan mengakui ini (minimal secara sebagian); dan bahkan bagi pakar dan lembaga tersebut akar krisis air lebih terletak pada bentuk-bentuk tata laksana dan tata kelola yang kurang optimal ketimbang pada populasi dan ambang batas sumber daya. Ketidakefisienan ini bisa mengambil sejumlah bentuk: kegagalan untuk memanfaatkan teknologi modern dalam produksi, penyimpanan, pengangkutan, pelestarian, pengolahan, penggunaan, dan penggunaan ulang air; kegagalan untuk memperlakukan air sebagai komoditas ekonomi, dan untuk mematok harga realistis yang mencerminkan nilai ekonomisnya; kegagalan untuk mengalokasikan air secara tepat di antara pengguna berlainan; dan kegagalan lembaga negara untuk mengelola air dengan baik melalui struktur regulasi dan tarif yang pantas, melalui pemantauan sumber daya secara sistematis, dan melalui pembuatan kebijakan yang rasional, alih-alih terpolitisasi. Ketidakefisienan teknologis, ekonomis, dan institusional: ini semua, bagi mayoritas organisasi keuangan dan pembangunan internasional, dan pakar air internasional, adalah penyebab hakiki permasalahan air. Dan solusinya, atau minimal respon wajibnya, mengikuti dari situ: mengubah ketidakefisienan menjadi efisiensi—biasanya, harus dikatakan, dengan melakukan apa yang dianjurkan oleh pakar dan lembaga neoliberal. Sebagaimana dikatakan dengan baik oleh Bank Dunia, jika langkah-langkah ini diambil, “lingkaran setan” krisis air, di mana “kekurangan air parah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif”, dapat diubah menjadi “lingkaran malaikat” berupa “air untuk pertumbuhan”, sesudah mana pembangunan akan memungkinkan kawasan tersebut keluar dari krisis air.[21] Demikianlah persoalan air yang dipahami dalam bahasa liberal-teknis.

Sampai pada taraf di mana ia mengakui kemamputempaan alam dan keproduktifan populasi manusia, diskursus liberal-teknis semacam ini kurang menyesatkan dibanding neo-Malthusianisme yang begitu lazim dalam diskursus populer. Namun, walau perspektif liberal-teknis lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia seringkali bagus dalam mendaftar ketidakefisienan (memperinci bagaimana sumber daya bisa lebih dieksploitasi dan diproduksi, dan bagaimana jaringan prasarana, lembaga-lembaga, tingkat tarif, dll dapat disempurnakan), mereka umumnya buta terhadap fakta bahwa ketidakefisienan selalu muncul dan perlu dipahami dalam konteks struktur sosial dan politik-ekonomi yang relatif tahan lama. Persoalan air bukanlah persoalan air belaka, tapi sebagian besar merupakan buah kemampuan atau ketidakmampuan relatif berbagai negara dan masyarakat dalam menangani masalah ekonomi dan sosialnya, termasuk masalah air. Dan kapasitas diferensial masyarakat dalam mengendalikan dan menghasilkan air sesuai kebutuhan sosial ini—“akal, kemauan, atau kapasitas”-nya Harvey untuk memodifikasi praktek sosial kita atau alam—harus menjadi fokus pertama kita jika ingin memahami akar krisis air.

Pertimbangkan, contohnya, kasus Israel, yang menjadi ilustrasi paling gamblang di Timur Tengah bagaimana sebuah negara dan masyarakat berhasil mengantisipasi krisis air dengan menciptakan sumber daya baru, dan dengan mengelola airnya secara efisien (dalam banyak hal, jika tidak semua), terlepas dari rendahnya “basis sumber daya alam” dan tingginya tingkat pertumbuhan populasi. Israel mempunyai jaringan air nasional terpadu, yang memungkinkan air diedarkan ke seluruh pelosok negeri dan dibawa dari Laut Galilee ke Negev. Ia adalah pengguna utama teknologi irigasi tetes yang canggih. 70% persediaan air kotamadyanya diproses ulang dan dipakai ulang, di mana anak sungai Tel Aviv, sebagai contoh, diinjeksikan ke akuifer dekat sebelum dikirim ke selatan untuk irigasi (yang menarik, air ini adalah standar air minum: itu dapat, pada prinsipnya, digunakan dalam siklus pemakaian dan pengolahan rumahtangga secara terus-menerus).[22] Israel juga mendekati impor 50 juta meter kubik air per tahun dari Turki, dan sedang mengkonstruksi banyak pabrik desalinasi besar yang akan segera memproduksi sekitar 400 juta meter kubik air per tahun (bandingkan dengan konsumsi total air rumahtangga saat ini sekitar 600 juta meter kubik per tahun).[23] Yang paling penting, tapi sering diabaikan, Israel, bersama sebagian besar Timur Tengah, adalah importir utama apa yang Tony Allan namai “air virtual”; dengan kata lain, bahan baku pangan diimpor dari luar negeri yang praktisnya memanfaatkan persediaan air di negeri-negeri jauh, sehingga ekonomi-ekonomi Timur Tengah dapat memanfaatkan persediaan berharga mereka untuk kegunaan bernilai lebih tinggi. Allan menghitung bahwa 2/3 dari total kebutuhan air dan makanan Israel dan wilayah Palestina dipenuhi oleh air yang diimpor dalam bentuk virtual yang hampir tak terlihat.[24] Jadi Israel dan negara-negara Timur Tengah lain secara efektif memanfaatkan perdagangan internasional bahan makanan sebagai fitur inti anggaran air mereka. Negara-negara ini tidak terdampak oleh keterbatasan sumber daya alam nasional yang dibayangkan dalam diskursus neo-Malthusian.

Dengan demikian, kesuksesan relatif Israel dalam menanggulangi kelangkaan air lebih merupakan buah dari fitur struktural masyarakatnya yang tahan lama ketimbang buah dari kompetensi teknis pengelola airnya. Israel didirikan sebagai masyarakat kolonial-penetap di bawah pengaruh ideologi hegemonis Zionis Buruh, dengan komitmen kuat pada agrikultur (ini bermanfaat untuk tujuan ideologis maupun teritorial), dan dengan rezim politik-ekonomi stasis dan termiliterisasi (ini timbul mulanya dari kebutuhan untuk melindungi imigran Yahudi dari buruh murah Arab dan kedua dari kedaruratan konflik Arab-Israel).[25] Ditopang oleh tingginya tingkat imigrasi, serta oleh hadiah modal dari Jerman, umat Yahudi dunia, dan belakangan AS, pertumbuhan ekonomi Israel rata-rata 10% dari 1948 s/d 1975. Walaupun pertumbuhan sejak saat itu umumnya lebih rendah (kecuali di awal 1990-an), pada 2001 ia mencatat produk nasional bruto $19,630 per kapita (dan pertumbuhan Israel, kebetulan, berkorelasi dengan perluasan populasinya).[26] Dalam konteks-konteks inilah kebijakan air Israel, dan jangkauan dan kapasitas sektor air Israel, harus dipahami di atas segalanya. Komitmen Zionis Buruh pada agrikultur menghasilkan air untuk irigasi yang dipandang sangat penting bagi proyek pembangunan negara.[27] Ekonomi politik stasis negara tersebut, dan legitimasi internal Zionisme Buruh, memungkinkan terbentuknya persediaan air yang kuat, lembaga-lembaga pengaturan dan perencanaan, serta UU Air ampuh yang menundukkan seluruh air pada kendali negara. Pertumbuhan ekonomi pesat memungkinkan investasi negara besar-besaran pada prasarana air antara 3% sampai 5% dari formasi modal bruto antara tahun 1950 s/d 1970.[28] Pengaruh militer di dalam masyarakat Israel membuat air dipandang sebagai isu keamanan nasional di atas segalanya; ini pada gilirannya menghasilkan tuntutan khas aktivis untuk kendali atas persediaan air kawasan. Dan konsekuensinya adalah, cukup bisa diprediksi, lembaga-lembaga air Israel secara umum mampu memelihara keunggulan tingkat dan mutu persediaan air untuk populasi Yahudi negara itu, seraya memastikan hal ini tidak berlaku pada warga Palestina (terutama warga di Tepi Barat yang sangat penting secara politik air). Situasi menyedihkan di mana banyak warga Palestina hidup berbulan-bulan setiap musim panas tanpa pasokan [air] pipa rumahtangga[29], sementara negara Israel mengalokasikan mayoritas persediaan airnya ke sektor agrikultur yang tidak signifikan secara ekonomi, merupakan fungsi langsung dari pola umum pendirian dan pembangunan negara Israel ini.

Menyitir Marx, anatomi persoalan air Timur Tengah seharusnya dicari dalam ekonomi politik.[30] Dari perspektif Marxist, kunci untuk memahami persoalan air bukanlah keterbatasan alam ataupun ketidakcukupan teknis, melainkan fitur-fitur struktural utama ekonomi politik kawasan tersebut. Mereka mencakup penggabungan kolonial superfisialnya belakangan ini ke dalam dunia kapitalis; hubungan sosial feodal atau perupetian sampai sekarang; dampak minyak dalam mentransformasi ekonomi, negara, dan masyarakat Timur Tengah; dan, alhasil, kekuasaan dan legitimasi internal lemah negara-negara Timur Tengah, khususnya Arab; serta, terlepas dari semua ini, beragam bentuk sosial dan negara di seluruh Timur Tengah, yang mencerminkan pola produksi, hubungan kekayaan, konflik sosiopolitik, dan ketergantungan eksternal masing-masing negara.[31] Ini adalah pola-pola pembangunan ekonomi dan pendirian negara yang menyusun kapasitas berbagai negara dan masyarakat dalam menanggulangi, melangkaui, atau membuat kecil fenomena krisis air. Karenanya, jika ingin memahami akar krisis dan konflik air, kita harus terutama mengarahkan perhatian pada ekonomi politik pembangunan dan pendirian negara.

Air dalam ekonomi politik kontemporer

Satu jawaban terhadap pernyataan di atas adalah bahwa air sendiri telah menjadi faktor kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan pendirian negara, dan kekurangan air telah menjadi hambatan utama pembangunan.[32] Bahkan, ini mungkin yang berlaku di masa lampau, karena, sebagaimana dikemukakan oleh Karl Wittfogel, cekungan-cekungan sungai seperti Nil dan Eufrat-Tigris secara historis cenderung melahirkan pusat ekonomi kuat dan sistem politik berbirokrat (dia menyebutnya “despotisme timur”) yang dibangun dari kebutuhan untuk mengendalikan sistem irigasi besar[33] Tapi tak peduli apakah ini berlaku di masa lampau, yang pasti saat ini tidak: ada hal-hal yang jauh lebih penting dalam ekonomi dunia kapitalis modern.

Pertama-tama, seandainya air adalah determinan kunci pembangunan Timur Tengah modern, maka pola-pola pertumbuhan ekonomi dan pendirian negara akan berbeda dari kenyataan saat ini. Seandainya model cekungan sungai milik Wittfogel masih dapat diterapkan, Mesir dan Irak akan menjadi kekuatan ekonomi unggul di kawasan, alih-alih negara berpendapatan menengah yang rendah dengan PDB per kapita lebih rendah daripada Yordania.[34] Jika ketersediaan air total per kepala adalah adalah faktor kunci, maka Sudan akan termasuk ekonomi paling maju di kawasan, alih-alih negara berpendapatan rendah.[35] Dan jika ketersediaan sumber daya air total per kapita yang bukan berasal dari luar negara adalah kunci, maka Etiopia, bukan cuma Turki, akan termasuk ekonomi paling maju di kawasan, alih-alih salah satu negara termiskin di planet ini.[36] Minimal pada tingkat agregat ini, air belum menjadi determinan penting perkembangan ekonomi Timur Tengah. Sebaliknya, dengan Israel dan monarki-monarki minyak Teluk sebagai negara-negara terkaya Timur Tengah sejauh ini, cukup jelas apa faktor utama di balik pertumbuhan ekonomi di kawasan: bukan air, tapi pembentukan masyarakat imigran-penetap Eropa dengan hubungan sosial, praktek, dan keahlian kapitalis (dalam kasus Israel)[37] dan oil rent besar yang disediakan oleh pendapatan minyak untuk populasi kecil (dalam kasus monarki-monarki Teluk). (Oil rent adalah selisih antara harga jual minyak mentah dan ongkos produksinya—penj.)

Air, tentu saja, telah menjadi masukan vital bagi perkembangan agrikultur Timur Tengah, dan bahkan inilah sumbangsih utama air untuk pertumbuhan ekonomi kawasan. Di sebagian besar negara, agrikultur memakan lebih 2/3 dari total pemakaian air, kecuali Israel (54%) dan Kuwait (60%), di mana kelangkaan umum mengharuskan lebih banyak proporsi air dialokasikan untuk pemakaian rumahtangga dan industri. Di hampir seluruh kawasan, hubungan air dan agrikultur tetap ketat, di mana negara-negara tipis air sekalipun, seperti Yordania, mengalokasikan 75% airnya untuk agrikultur.[38] Tapi, terlepas dari ini, nilai struktural agrikultur bagi ekonomi dan masyarakat kawasan sedang merosot tajam, dan bersamanya nilai ekonomi politik air juga semakin berkurang. Sumbangsih agrikultur untuk PDB terus menurun, hingga bercokol pada angka 16,8% saja saat ini di Mesir (turun dari 20,1% pada 1981), 2,1% di Yordania (sebelumnya 6,1%) dan hanya 2,8% di Israel.[39] Sumbangsih agrikultur terhadap ekspor sedang merosot, dalam kasus Israel turun dari 12,5% pada 1981 ke 2,5% saja pada 2000, dalam kasus Yordania turun dari 23,9% pada 1981 ke 15,9% pada 2001. Proporsi angkatan kerja yang dipekerjakan di agrikultur juga semakin berkurang, kini turun ke 31,5% di Mesir (dibanding 55% pada 1965), di bawah 6% di Yordania (37% pada 1965), dan hanya 2% di Israel.[40] Selain itu, meski luas tanah yang diirigasi berangsur meningkat, dan membawa serta perbaikan produktivitas dan hasil agrikultur[41], Timur Tengah secara keseluruhan semakin bergantung pada perdagangan global komoditas agrikultur untuk ketahanan pangannya.[42] Kendati tentunya terdapat perbedaan regional yang lebar—agrikultur memiliki nilai ekonomi sangat kecil di Israel dan monarki-monarki minyak Teluk dan jauh lebih bernilai di negara-negara miskin, khususnya Yaman, Sudan, dan Etiopia—sumbangsih ekonomis agrikultur sedang merosot di seluruh kawasan. Dan alasan kemerosotan ini lebih terkait dengan kesuksesan atau kegagalan pengembangan ekonomi dan diversifikasi, apapun sebabnya, ketimbang dengan kekurangan air—ingat Sudan dan Etiopia adalah rumah sumber daya sedemikian berlimpah.

Akibat wajar dari kemerosotan ekonomis ini adalah bahwa agrikultur, dan karenanya air, mengalami kemerosotan sentralitas bagi ekonomi politik Timur Tengah modern. Seiring sumbangsih agrikultur terhadap PDB, pendapatan luar negeri, dan lapangan kerja menyusut, maka negara jadi kurang berutang budi pada kepentingan agrikultur. Seiring proses globalisasi menajam, dan negara-negara dan kelas penguasa Timur Tengah semakin bergantung pada, dan berorientasi kepada, sumber-sumber modal eksternal, maka sektor agrikultur dalam negeri semakin kurang signifikan secara politik. Seiring kota-kota terus berkembang (58% dari populasi Timur Tengah dan Afrika Utara kini tinggal di wilayah perkotaan), maka basis massa sosial rezim-rezim, partai-partai, dan gerakan oposisi cenderung bergeser dari kaum tani ke daerah kumuh perkotaan. (Bandingkan, misalnya, basis sosial petani yang membawa Nasser dan partai Ba’ath Suriah dan Irak ke tampuk kekuasaan dengan akar perkotaan gerakan Islamis kontemporer.)[43] Dan seiring ekonomi kurang bergantung pada agrikultur, maka pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosiopolitik jadi kurang bergantung pada persediaan air yang stabil, dan kurang dipengaruhi oleh kekeringan. Tentu saja, tidak segalanya ditentukan oleh ekonomi. Agrikultur, dan karenanya air, masih terus penting bagi proyek-proyek politik nasionalis tertentu, di mana pengembangan persediaan air telah memungkinkan perluasan produksi agrikultur di wilayah-wilayah periferal dan berpenduduk minoritas—ini terutama berlaku pada Israel dan, sejak peluncuran Southeast Anatolia Project (GAP) di akhir 1980-an, Turki, di mana proyek GAP telah menelan 7% porsi investasi negara, sebuah angka yang mencengangkan, selama 1990-an.[44] Dan signifikansi yang disematkan pada air, setidaknya dalam retorika politik, seringkali terus hidup lebih lama daripada nilai ekonominya yang mengecil. Mesir, contohnya, sebagaimana John Waterbury amati, terus menegaskan kepentingannya terhadap sungai Nil sebanyak di tahun 1950-an, terlepas dari perubahan besar dalam ekonomi Mesir sejak waktu itu.[45] Tapi secara keseluruhan dapat dikatakan, dengan menyusutnya nilai ekonomis agrikultur, air telah (dan akan terus) semakin kurang sentral bagi ekonomi politik Timur Tengah.

Seberapa tidak signifikan air bagi ekonomi politik Timur Tengah modern? Itu bisa dijelaskan dengan membandingkannya dengan sumber daya hebat kawasan tersebut, minyak.[46] Minyak telah menjadi faktor krusial (tapi kontradiktif dan, dalam banyak hal, regresif secara sosial) dalam pembangunan Timur Tengah modern, menyediakan, terutama sejak kenaikan harga minyak 1970-an, oil rent besar untuk pengembangan ekonomi Teluk yang dipimpin negara; untuk pembangunan sistem kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan prasarana yang mengesankan dan bebas pajak; untuk penguatan rezim-rezim otoriter dan termiliterisasi berbasis sosial lemah tapi berlegitimasi tiada tanding; untuk remitansi, bantuan, dan investasi ke negara-negara non-minyak di kawasan; dan untuk investasi di pasar global dan finansialisasi kapitalisme kontemporer yang dipimpin petrodolar. Dampaknya paling nyata terlihat di monarki-monarki Teluk berpenduduk jarang, tapi dirasakan dalam berbagai cara di seluruh kawasan. Dengan demikian Irak, sebagai contoh, adalah negara periferal secara ekonomi dan sangat lemah hingga akhir 1960-an dan khususnya awal 1970-an, ketika nasionalisasi minyak dan kenaikan harga minyak empat kali lipat menyediakan basis materil bagi partai Baath untuk berkonsolidasi dan tetap berkuasa selama 35 tahun, dan untuk menciptakan, dalam prosesnya, negara polisi paling termiliterisasi dan brutal di kawasan.[47] Demikian pula, dengan mencegah rezim Ba’ath mendapat oil rent, sanksi PBB pada 1990-an adalah faktor kunci di balik bubarnya negara Irak yang telah disaksikan sejak April 2003 dengan efek mengejutkan. Minyak berkontribusi secara beragam pada layunya, terutama, agrikultur tradisional (karena minyak menaikkan kekuasaan struktural sektor perkotaan, keuangan, dan jasa—dijuluki “Penyakit Belanda”)[48], dan berkontribusi pada investasi besar di proyek-proyek agribisnis (terutama di Sudan, Arab Saudi, dan Lembah Yordan).[49] Di banyak negara non-minyak, paling mencolok Yordania, remitansi swasta dari pekerja minyak memiliki nilai ekonomi jauh lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari agrikultur.[50] Dan harga minyak, lebih dari apapun, menentukan pola-pola pengembangan ekonomi, di mana harga minyak tinggi pada 1970-an melapangkan jalan untuk oil boom kawasan, dan harga rendah pada 1990-an diiringi oleh tumbuhnya utang negara, pengangguran, dan ketidakstabilan sosial. Di sebelah minyak, nilai ekonomi politik air di Timur Tengah modern memang terasa kecil.

Sementara minyak adalah sebab utama dan masukan bagi pertumbuhan ekonomi kawasan, persediaan air yang memadai lebih merupakan produknya. Ledakan oil rent-lah yang memungkinkan Arab Saudi mencurahkan 5% anggaran negaranya untuk produksi gandum teririgasi pada 1980-an, dan mencapai ekspansi 26 kali lipat dalam output gandum—program ini diduga untuk tujuan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan diversifikasi ekonomi, tapi dalam banyak hal memiliki nilai ekonomi negatif.[51] Pertumbuhan ekonomi awal Israel—yang digerakkan oleh hubungan sosial dan keahlian kapitalis, negara intervensionis dan ekonomi terproteksi, ledakan populasi dan bantuan hibah internasional—menyediakan sarana bagi Israel untuk berinvestasi seluas itu di sektor air. Demikian pula, stagnasi ekonomi Yaman—akibat ketiadaan minyak, pengusiran pekerja minyak dari Teluk pada 1990-1991, dan kemiskinan dan sempitnya negara Yaman—menjelaskan kenapa persediaan air kota dan desa begitu jelek di seantero negeri.[52] Secara umum dapat dikatakan dengan pasti bahwa air jauh lebih merupakan variabel dependen ketimbang independen dalam perkembangan Timur Tengah modern.

Konflik dan kerjasama antar negara

Dengan mempertimbangkan konteks-konteks ekonomi politik ini, sekarang kita bisa beralih pada persoalan utama makalah ini: apakah krisis air telah atau akan menjadi faktor penting dalam geopolitik Timur Tengah. Para pesimis perang air biasanya mengklaim bahwa perang telah menjadi faktor penyumbang penting untuk peperangan Timur Tengah abad 20, dan kemungkinan besar akan menjadi penyebab lebih penting lagi untuk konflik antar negara di abad 21. Sebaliknya, para fungsionalis liberal cenderung beragumen bahwa air kerap mengilhami kerjasama antar negara, dan dapat terus demikian di masa depan. Dalam pandangan saya, kedua posisi tersebut keliru—sebagian karena basis bukti dan historis mereka yang tipis, tapi terutama karena mereka didasarkan pada pemahaman salah tempat terhadap nilai ekonomi-politik air di dunia kapitalis modern.

Jika kita tinjau tesis perang air pertama-tama, ini sama sekali tidak punya sandaran dalam catatan sejarah: air belum menjadi sebuah (apalagi sang) faktor utama di balik konflik antar negara di Timur Tengah modern. Sebagai contoh ambil Perang Enam Hari 1967, yang paling rutin disebut-sebut disebabkan, setidaknya sebagian, oleh persaingan memperebutkan air Sungai Yordan. Pada 1964-1965 memang ada ketegangan hebat, termasuk pertempuran militer antara pasukan Israel dan Suriah, terkait rencana Arab untuk mengalihkan daerah hulu Yordan dan dengan begitu mengurangi volume air yang dapat diakses Israel.[53] Walau demikian, krisis perairan Yordan maupun Perang Enam Hari terjadi lebih utamanya karena alasan-alasan politik yang dikenal. Eksistensi negara kolonial-penetap di Timur Tengah revolusioner pasca-kolonial, bipolaritas perang dingin, rivalitas politik antara negara-negara radikal Arab, serbuan lintas batas Palestina ke dalam Israel, serbuan Israel ke dalam Tepi Barat (kala itu Yordania), ketidakamanan politik pemerintahan Eshkol Israel, dan informasi intelijen buruk termasuk ke dalam faktor-faktor kontekstual penting di balik perang. Hasrat Israel untuk menghancurkan wibawa nasionalis Arab-nya Nasser, untuk meningkatkan kedalaman strategis negara tersebut, dan untuk memenuhi ambisi teritorial yang telah lama eksis adalah motivasi kunci di balik “serangan pre-emptif”-nya. Memang betul para pemimpin Israel seperti Ariel Sharon gemar menyebut rencana pengalihan Yordan itu adalah penyebab awal konflik [54], tapi ini harus ditafsirkan sebagai retorika politik—sebagai bagian dari upaya melantur negara Israel secara terus-menerus untuk melukiskan dirinya sebagai David rawan yang dikelilingi negara-negara agresif Arab yang mengancam eksistensinya. Seandainya krisis air Yordan merupakan penyebab langsung konflik tersebut, seharusnya itu pecah pada 1965 dan bukan tiba-tiba—yang mengagetkan dunia—setelah selang dua tahun. Konflik 1967 bukanlah perang air.[55] Dan belum pernah ada perang air antar negara di Timur Tengah modern.

Tesis perang air juga lemah dalam hal riwayat ramalan gagalnya. Dengan segala hormat kepada Nurit Kliot, air tidaklah menyusul minyak sebagai “subjek dominan konflik untuk Timur Tengah pada tahun 2000”—sebagaimana dipertontonkan oleh invasi pimpinan AS atas Irak baru-baru ini.[56] Berlawanan dengan klaim Starr dan Stoll, pergantian abad 20 tidak menghadirkan “pergolakan” politik air “tiada preseden” di seluruh kawasan. Boutros Boutros Ghali sering dikutip atas pernyataannya bahwa “perang berikutnya di Timur Tengah akan terkait air, bukan politik”.[57] Yang kurang umum diperhatikan adalah bahwa ramalan tak tepat waktu ini dibuat pada Mei 1990, hanya tiga bulan sebelum permulaan krisis Teluk 1990-1991, sebuah konflik minyak. (Irak menginvasi Kuwait sebagian besar karena harga minyak turun sangat rendah sampai-sampai ia tak mampu membayar utang perang atau mendemobilisasi tentara pasca perang dengan Iran, Irak menuding Kuwait melancarkan perang ekonomi terhadapnya dan melakukan pengeboran miring ke dalam ladang minyak Rumaila di perbatasan kedua negara; AS merespon untuk memulihkan dan memperluas hegemoninya atas sebuah kawasan yang dibuat strategis oleh minyak.)[58] “Perang air” yang paling rutin disebut, Perang Enam Hari di atas, tidak berlangsung baru-baru ini, tapi hampir 40 tahun silam. Ini tidak mengilhami keyakinan bahwa Timur Tengah betul-betul akan terjatuh ke jurang konflik air dalam waktu dekat.

Terlebih, ini tidak mengagetkan mengingat kecilnya signifikansi air terhadap ekonomi politik Timur Tengah. Bagi sebagian besar negara dan kelas penguasa Timur Tengah, air berada jauh di bawah dalam daftar kepentingan nasional atau rezim. Urusan kebijakan luar negeri lainnya jauh lebih mendesak: hubungan ideologis, ekonomis, dan strategis dengan negara tetangga, dan dengan kekuatan luar (khususnya AS); dan akses ke “barang-barang” semisal bantuan dan investasi asing, pendapatan minyak dan remitansi, modal dari ekonomi ilegal, dan piranti keras militer dan intelijen. Di samping isu-isu seperti ini, memaksimalkan atau mempertahankan sumber daya air lintas perbatasan kurang menjadi konsern di sebagian besar Timur Tengah. Selain itu, tugas memastikan ketahanan air adalah perkara mengimpor “air virtual” melalui pasar padi-padian internasional, dan menciptakan persediaan air baru melalui desalinasi atau daur ulang air limbah, sebagaimana perkara mengamankan porsi sumber daya lintas perbatasan ini.

Ambil contoh Israel. Para pengulas isu air rutin mengklaim bahwa “ketergantungan Israel pada perairan lintas batas Mountain Aquifer yang disuplai hujan adalah alasan utama ketidakmauan Israel untuk menarik diri dari Tepi Barat”; bahwa “khususnya ada satu isu yang menghalangi solusi tersebut—yakni air”; dan bahwa “airlah, menurut analisa akhir, yang akan menentukan masa depan wilayah pendudukan…dan karenanya isu perang dan damai”.[59] Mengingat adanya kekurangan air di negara-negara cekungan Yordan, dan juga mengingat signifikansi ekstrim yang secara historis disandangkan pada agrikultur dalam masyarakat Israel, ini mungkin terdengar masuk akal. Tapi ini tidak benar. Air sengaja diturunkan dalam kerangka proses perdamaian Oslo menjadi salah satu dari “isu-isu kepentingan bersama lain” yang akan diselesaikan selama perundingan status permanen, di bawah topik-topik yang jauh lebih mendesak yaitu “Yerusalem, pengungsi, permukiman, pengaturan keamanan, perbatasan, hubungan dan kerjasama dengan para tetangga lain”.[60] Lagipula, dalam pembicaraan status final yang dilaksanakan pada 2000 dan 2001 di Camp David dan Taba di Sinai, air hampir tidak disinggung sama sekali.[61] Alasan pokok atas hal ini adalah bahwa air, bagi Israel, adalah non-isu ekonomi. Ongkos produksi cukup air untuk memenuhi kebutuhan Palestina untuk jangka menengah (katakanlah 100 juta meter kubik/tahun) akan sebesar $100 juta paling banyak (dengan asumsi ongkos desalinasi konservatif $1 per meter kubik), jumlah sepele bagi ekonomi [senilai] $120 miliar lebih. Tak peduli seberapa irasional kebijakan negara Israel, hampir tidak mungkin ia meneruskan pendudukannya atas Tepi Barat dan Gaza demi $100 juta. Yang menahan negara Israel untuk memberi lebih banyak air kepada warga Palestina bukanlah ongkos pemangkasan permintaan atau penciptaan sumber-sumber tambahan, melainkan pengaruh agrikultur secara ideologi dan politik, dominasi diskursus keamanan nasional di Israel, dan, yang lebih luas, ketidakmauannya untuk membuat konsesi politik yang akan memenuhi tuntutan minimum Palestina. Berkurangnya diskursus keamanan nasional Israel terkait air, sebagaimana terjadi sampai taraf tertentu pada 1990-an, tak diragukan lagi akan membuka jalan menuju pemecahan konflik air Israel dengan Palestina.[62] Tapi isu-isu lainlah—perbatasan, kenegaraan, permukiman, Yerusalem, dan pengungsi—dan bukan persoalan air itu sendiri yang menjadi rintangan nyata bagi pemecahan konflik air Israel-Palestina.

Di tempat lain, terutama sepanjang Nil, tak diragukan lagi urusannya lebih rumit. Mesir sangat bergantung pada Nil, sementara Sudan dan Etiopia, negara-negara hulu paling penting, mempunyai ekonomi yang buruk berbasis agrikultur. Menulis di akhir 1970-an, John Waterbury membayangkan ancaman krisis sumber daya di Nil, sehingga perkembangan agrikultur Etiopia dan terutama Sudan—Sudan kala itu sedang mengalami ledakan investasi berkat minyak—mau tak mau akan mengakibatkan tumbuhnya persaingan berebut sumber daya air Nil.[63] Namun, sejak awal 1980-an, krisis ekonomi dan perang sipil di Etiopia dan Sudan telah mengakhiri skenario ini, mengurangi kemampuan mereka untuk mengembangkan Nil atau untuk menantang hegemoni Mesir atasnya. Tentu saja, pemulihan ekonomi di Etiopia dan Sudan dapat mengubah semua ini, tapi di bawah skenario itu pun ancaman perang air terasa jauh. Pada tahun-tahun belakangan Sudan belum memakai semua air yang tersedia untuknya di bawah perjanjian 1959 dengan Mesir.[64] Permintaan potensial paling ambisius dari Etiopia untuk Nil tidak akan melebihi 4-5 miliar meter kubik per tahun (dibanding debit alami rerata Nil di Aswan sebesar 84 miliar meter kubik per tahun). Dan ekonomi Mesir, sebagaimana sudah disebutkan, tak lagi tergantung pada agrikultur sampai harus melarang negara-negara hulu untuk mengkonsumsi porsi air Nil sedikit lebih besar. Biar bagaimanapun, Mesir telah bergantung pada impor air virtual, dan tak ada alasan mutlak kenapa ia tidak mungkin bergeser lebih jauh ke arah tersebut.

Jadi, di sepanjang Nil dan juga di cekungan Yordan, air tidak terlalu penting secara geopolitik sebagaimana sering disangkakan. Minyak telah berulangkali menjadi sumber dan situasi konflik internasional—kasus paling gamblang adalah perang Iran-Irak 1980-1988, krisis Kuwait 1990-1991, dan invasi pimpinan AS atas Irak 2003—tapi hal itu tidak berlaku pada air. Tentu saja ini dapat berubah sampai taraf tertentu; tidak ada yang abadi. Tapi perkembangan ekonomi kapitalis tidak mengalir ke belakang, dan air tidak akan menjadi komoditas paling bernilai ekonomis di Timur Tengah, sebagaimana di zaman Mesopotamia kuno, tak peduli seberapa jauh kawasan itu tertinggal secara ekonomi. Di sub-Sahara Afrika, periferalisasi dan keruntuhan ekonomi telah membuat komoditas-komoditas bernilai dagang internasional tinggi semisal berlian memangku nilai ekonomi dan politik yang terus naik (termasuk sebagai sumber konflik sipil dan antar negara); itu belum mengakibatkan kekembalian kepada bentuk-bentuk “tradisional” ekonomi politik.[65] Di Timur Tengah, demikian pula, kemerosotan ekonomi tidak sedang, dan tidak akan, membuat air tiba-tiba memangku nilai ekonomi politik terbarukan. Tidak segalanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tentu saja, dan di bawah kondisi dunia bipolar atau multipular, adalah mungkin untuk membayangkan sebuah negara Timur Tengah miskin air tapi tergantung pada agrikultur mengalami revolusi nasionalis, dengan naik berkuasanya sebuah rezim berbasis massa yang berkomitmen untuk menegaskan kendali atas sumber daya air kawasan. Tapi dalam tatanan dunia kekinian—dengan AS yang hegemonis, lembaga internasional yang intrusif, dan ekonomi politik global di bawah pengaruh ideologi anti-stasis yang kuat—sulit sekali membayangkan skenario perang air akan terjadi.

Ini tidak untuk menyangkal bahwa air adalah pangkal perselisihan rutin di antara negara-negara Timur Tengah, atau bahwa air dapat menjadi bagian dari perpaduan isu yang menyeret negara-negara ini ke dalam konflik. Air pernah digunakan sebagai alat oleh Turki melawan dukungan Suriah kepada separatis Kurdi PKK—bahkan, selama tekanan Turki terhadap Suriah pada 1999, yang mencakup penggunaan senjata air, nyaris mengakibatkan konfrontasi militer antara kedua negara.[66] Israel rutin menuding Otoritas Palestina (PA) melancarkan “intifada comberan” terhadapnya, dengan secara sengaja mengirim comberan tak diolah (untreated sewage) ke sungai-sungai yang mengalir dari Tepi Barat.[67] Air adalah sumber kontroversi tak berujung. Namun, itu sama sekali tidak mengindikasikan bahwa air adalah, atau dapat menjadi, biang utama konflik militer. Sengketa air, sebaliknya, secara umum lebih bercirikan suasana panas dan gaduh ketimbang aksi militer.

Adapun soal kerjasama, sama sekali tidak terbukti bahwa air juga menjadi penyebab signifikan. Bertentangan dengan klaim-klaim fungsionalis liberal, tidak ada bukti bahwa kerjasama air “tumpah” ke dalam pembuatan kebijakan bidang-bidang politik lebih tinggi, dan bahkan harapan-harapan bahwa perundingan air dapat “menuntun” perundingan damai Arab-Israel, kalau ditilik ke belakang, terasa tak jauh dari angan-angan. Ini tidak untuk menyangkal, tentu saja, bahwa ada pola koordinasi antar negara terkait air di seantero Timur Tengah—sebagiannya tak beraturan dan sepotong-sepotong, sebagiannya berjalan lama, bahkan terlembaga. Ini hanya untuk menegaskan bahwa kerjasama ini belum mempunyai dampak politik tinggi yang sangat signifikan, dan cenderung mengekori ketimbang menuntun penciptaan perdamaian.

Jadi, di cekungan Yordan, meski terdapat kerjasama air yang luas antara Israel dan Yordania, dan antara Israel dan PA, signifikansi hal ini tidak boleh dibesar-besarkan. Jauh sebelum Perjanjian Damai 1994, Israel dan Yordania rutin bertemu di gurun pasir untuk mengadakan diskusi rahasia terkait air di mana mereka menyepakati jatah dan urusan teknis lain. Namun, “KTT meja piknik” ini hanyalah bagian dari pola kerjasama luas yang menyinggung seabreg isu agrikultur, industri, pariwisata, kesehatan, dan lain-lain, dan bahkan kadang meluas ke diskusi yang dimediasi AS berkenaan dengan merpati dan nyamuk (dan tak seorangpun mengklaim nyamuk telah “menuntun” pembicaraan damai!).[68] Lebih jauh, kerjasama ini berakar dari sejarah akomodasi Israel-Yordania yang terentang sejak “kongkalikong di seantero Yordania” sebelum dan semasa perang kemerdekaan Israel, di mana monarki Hashemit dan kepemimpinan Zionis melihat kepentingan bersama dalam membatasi kekuasaan Mesir dan mencegah kemunculan negara Arab Palestina.[69] Adapun kerjasama air antara Israel dan PA, ini lebih luas lagi daripada antara Israel dan Yordania (dan masih terus demikian, terlepas dari ambruknya proses perdamaian). Tapi kerjasama air ini tidak pernah “menuntun” pembicaraan damai. Sebaliknya, itu dibentuk oleh desakan ekonomi politik yang menuntun Israel dan PLO ke dalam proses perdamaian yang kini gagal—hasrat Israel untuk mengkontrakkan beban-beban pendudukan seraya mempertahankan kendali wilayah dan sumber daya kunci; krisis keuangan dan diplomatik PLO yang bermarkas di Tunis, dan keinginannya untuk menegaskan ulang kendali gerakan nasional Palestina. Alhasil, itu terus mengabadikan kendali Israel atas sumber daya air bersama.[70] Ada pula, sebagaimana sudah disorot, kerjasama air Israel dan Turki. Tapi dalam masing-masing kasus ini relasi air adalah variabel dependen, produk, bukan penyebab, dari pola kerjasama terlembaga atau berkembang. Kerjasama air, seperti dipertontonkan oleh cekungan Yordan, cenderung mengekori ketimbang menuntun persekutuan strategis.

Dan hal yang sama berlaku di tempat lain. Kerjasama air antara Arab Saudi dan emirat-emirat Teluk terjadi dalam konteks geopolitik yang dibentuk oleh Gulf Cooperation Council.[71] Perjanjian Mesir-Sudan 1959 menyangkut pembagian Nil tercapai pasca kedatangan pemerintah baru di Khartoum yang sangat menginginkan dukungan Mesir (perjanjian ini setidaknya terbukti lebih tahan lama daripada situasi politik yang melahirkannya).[72] Di luar Timur Tengah, India dan Pakistan telah bekerjasama sejak 1960 terkait perairan Indus, walau terus-menerus terjadi konflik militer tingkat rendah dan sebentar-sebentar tinggi di antara kedua negara.[73] Tapi dalam kasus terakhir ini pun, kerjasama air belum pernah “tumpah” ke bidang-bidang lain. Sederhananya, air tidak cukup penting dalam ekonomi politik kapitalisme kontemporer untuk mempunyai konsekuensi geopolitik besar, atau luas.

Politik air secara lokal

Namun, jika air secara umum tidak signifikan sebagai sumber konflik dan kerjasama internasional, bukan berarti demikian juga dalam gelanggang domestik. Air barangkali bukan prioritas bagi kebanyakan rezim atau kelas penguasa Timur Tengah, tapi tak diragukan lagi itu menjadi konsern utama bagi banyak masyarakat biasa dan komunitas politik periferal yang terpaksa mencukupkan diri dengan air kualitas jelek, atau persediaan tak menentu. Di seluruh Timur Tengah, akuifer-akuifer yang disedot berlebihan (khususnya di Yaman) dan salinasi air tanah (urgennya di Gaza) menyediakan konteks lingkungan depresif bagi komunitas pedesaan utamanya. Selain itu, walau tingkat kemiskinan di seluruh Timur Tengah secara umum rendah menurut standar dunia berkembang, air dan ketidaktahanan pangan—dan karenanya kekurangan gizi dan, dalam kasus ekstrim, kelaparan—melanda Etiopia, Sudan, Yaman, Irak, dan kini juga Wilayah Dudukan [Palestina].[74] Di Irak dan Palestina, penghancuran terencana prasarana air dan sanitasi di masa perang—berpadu dengan warisan sanksi dalam kasus Irak—telah menyisakan kekurangan persediaan dan kesehatan buruk.[75] Dalam konteks-konteks demikian, hampir tidak mengejutkan bahwa sektor informal penyediaan air tumbuh subur, atau bahwa air menjadi subjek pola kerjasama dan konflik yang rumit. Sayangnya, ekonomi politik air domestik tersebut, dan konflik-konflik kekerasan yang menjadi akibat wajarnya, hampir sepenuhnya diabaikan oleh pakar dan lembaga internasional dan media. Akan tetapi, ketidakamanan dan konflik lokal ini menurut pandangan saya merupakan tantangan jauh lebih besar bagi Timur Tengah kontemporer dibanding fantasi perang air antar negara.

Tepi Barat menyediakan contoh bagus untuk signifikansi (dan kompleksitas) pola-pola konflik dan koordinasi terkait air secara lokal.[76] Dalam konteks global yang ditentukan oleh pendudukan dan kebijakan air diskriminatif Israel, pasokan air pipa adalah langka dan sangat tak merata. Pasokan bervariasi bukan saja antara permukiman Israel dan kota dan desa Palestina, tapi juga di antara dan bahkan di dalam komunitas Palestina. Itu bervariasi menurut sejumlah faktor lokal, berkenaan dengan pola penawaran (misalnya kedekatan dengan sumur atau mata air, atau kedudukan sepanjang pipa distribusi) maupun pola permintaan (misalnya apakah air dipakai sebagian besar untuk tujuan agrikultur atau kotamadya, apakah masyarakat menggunakan mesin cuci otomatis atau tidak). Dan akibat wajar dari distribusi tak merata ini adalah sering terdapat persaingan sengit memperebutkan pasokan air. Di wilayah perkotaan, tapi khususnya pedesaan, air rutin dicuri melalui sambungan ilegal ke jalur distribusi dan jaringan air lokal. Air dicuri oleh operator tanker swasta, kadang dengan kerjasama politik tinggi dan resmi secara diam-diam, sebelum dijual kembali melalui sektor informal air yang tak diregulasi sama sekali. Komunitas yang terletak di ujung pipa utama, yang pasokannya tersandera oleh tingkat konsumsi air dan kegiatan ilegal pengguna pipa di hulu, sering mengambil jalan paksa demi memastikan pasokan air mereka, tapi biasanya sia-sia. Di sisi lain, kotamadya-kotamadya yang mengendalikan sumber air lokal penting, khususnya sumur, rutin menggunakan ini sebagai alat pengaruh politik terhadap kota dan desa tetangga dan, dengan membebankan harga selangit, memanfaatkannya sebagai sumber modal penting. Secara signifikan, air bukanlah sumber rent penting bagi PA: sumber modal utamanya adalah pendapatan pajak yang diteruskan dari Israel, bantuan donor internasional, monopoli atas komoditas lokal, dan investasi PLO di ekonomi global. Penyediaan air, bagi otoritas negara manapun di Timur Tengah, adalah beban keuangan.[77] Tapi bagi otoritas kotamadya dan “penguasa” [78] lokal lain justru sebaliknya: di tengah ketiadaan akses modal yang mudah, dan di tengah ketiadaan regulasi negara yang berarti atas sektor air, air menjadi sumber pendapatan penting, dan sumber pengaruh ekonomi politik lokal. Mengingat ini semua, semestinya tidak mengejutkan bahwa, kendati belum pernah ada perang air antara Israel dan PA, terdapat pertempuran skala kecil di antara dan di dalam kota-kota dan desa-desa Palestina. (Rent adalah laba yang didapat dari pengolahan sumber daya setelah dikurangi semua ongkos produksi—penj.)

Tidak bisa dikatakan dengan pasti bahwa situasi di Tepi Barat ini merupakan tipikal Timur Tengah secara keseluruhan: politik air lokal belum menjadi subjek analisa komparatif sistematis. Namun, bukti anekdot dari pusat-pusat kota seperti Damaskus, Amman, dan Kairo mengindikasikan persediaan air domestik yang tak memadai adalah sumber lazim gesekan sosial. Dan bukti dari Yaman mengindikasikan bahwa eksplotasi sumber air tanah yang berlebihan, dalam konteks kemiskinan pedesaan, pertumbuhan populasi tinggi, keruntuhan negara, dan perluasan relasi kekayaan kapitalis (yang menimbulkan pertanyaan bagaimana sumber daya lahan dan air umum sebaiknya didistribusikan), sering berujung pada konflik kekerasan lokal.[79] Pada 1999, butuh 700 prajurit Yaman untuk memadamkan pertempuran antara dua desa dekat Ta’iz terkait mata air lokal (insiden yang memakan 6 korban jiwa dan melukai 60 lainnya).[80] Politik air lokal adalah bidang yang perlu penelitian lebih jauh. Tapi yang jelas—terutama menyangkut negara-negara dan kawasan-kawasan ekonomi periferal dan beregulasi buruk—adalah bahwa pada tingkat lokal inilah politik air paling penting. Dan yang sama-sama jelas adalah bahwa, seiring bertambahnya jurang ekonomi antara Israel dan negara-negara minyak Teluk dengan bagian Timur Tengah lain, ini akan turut tercermin pada ekonomi air mereka. Israel dan negara-negara Teluk akan punya kemampuan ekonomi politik untuk memproduksi, mendistribusikan, dan meregulasi air sesuai dengan mayoritas kebutuhan sosial penduduk mereka. Negara-negara seperti Yaman, di sisi lain, akan—kecuali jika berhasil membalik krisis politik dan ekonominya—semakin menjadi rumah untuk, bukan saja kerusakan ekologis dan kelangkaan air, tapi juga untuk konflik kekerasan sosial lokal terkait sumber daya dan persediaan air.

Kesimpulan

Argumen bahwa air adalah, atau akan segera menjadi, faktor krusial dalam geopolitik Timur Tengah mungkin terdengar masuk akal, tapi itu salah tempat. Diskursus demikian, menurut saya, lebih merupakan produk mitos dan stereotip abadi ketimbang analisa berdasar. Itu menggema kuat bersama kekukuhan environmentalisme modern bahwa kita manusia bergantung pada biosfer, dan juga bertaut erat dengan citra gurun dan unta ala Orientalis, serta dengan “mitos ketidakstabilan” yang begitu lazim dalam ulasan-ulasan seputar politik Timur Tengah.[81] Namun, sebagai keterangan dan penjelasan tentang persoalan air Timur Tengah, tesis perang air dan fungsionalis liberal ini sangat menyesatkan.

Memang benar ada pengganti minyak tapi tak ada pengganti air, dan bahwa “air”, seperti kata pepatah, “adalah kehidupan”. Tapi di dunia kapitalis modern, ekonomi, anehnya, lebih bergantung pada minyak ketimbang pada air. Minyak dapat dipakai untuk menghasilkan air, sementara air tak dapat dipakai untuk menghasilkan minyak. Permintaan minyak jangka pendek di [negara-negara] ekonomi maju sangat kurang elastis dibanding permintaan air: negara seperti Israel, contohnya, dapat merespon kondisi kekeringan dengan memangkas konsumsi air sebanyak sepertiga (sebagaimana harus ia lakukan di awal 1990-an)[82], dengan dampak ekonomi atau sosial sepele—tapi hal yang sama tak pernah bisa tercapai untuk minyak. Selain itu, minyak jauh lebih penting daripada air sebagai sumber keuntungan, pendapatan, dan kekuasaan. Jadi, berlawanan dengan klaim-klaim Wakil Presiden Bank Dunia, peperangan abad berikutnya tidak akan terkait air ketimbang minyak; dan dengan segala hormat kepada analis CIA kita, AS tidak bisa “mengubah nasib Timur Tengah” dengan mengeksploitasi persediaan air Irak. Air tidak sepenting itu bagi ekonomi, negara, atau kelas penguasa di kawasan. Ini tidak untuk menyangkal, tentu saja, bahwa air adalah sumber daya lokal yang krusial, atau untuk menyangsikan bahwa kelangkaan air di daerah-daerah termiskin kawasan tersebut sedang melahirkan konflik sosial lokal dan—yang jauh lebih penting, dari segi penderitaan manusia secara keseluruhan—malagizi, kesehatan buruk, dan kelaparan (di Sudan dan Etiopia). Ini hanya untuk menegaskan bahwa bukan berarti air mempunyai signifikansi geopolitik yang semakin meningkat. Apapun motif sejati AS untuk menginvasi Irak, kita bisa yakin itu tidak dalam rangka mengendalikan sungai Tigris dan sungai Eufrat.

Catatan

[1] A war crime or an act of war?, New York Times, 31 Januar1 2003. Terimakasih kepada Julian Saurin yang telah menarik perhatian saya pada artikel ini.

[2] Arab Saudi, bukan Irak, memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Selain itu, walau Irak mempunyai “sistem sungai yang luas”, di Tigris dan Eufrat ia adalah hilirnya Turki (dan juga hilirnya Suriah di Eufrat); Turki-lah yang akan menjadi kunci proyek pengalihan [arah] air apapun. Apalagi, di bawah rencana Peace Pipeline-nya Turgut Özal, air akan dialihkan bukan dari Tigris-Eufrat tapi dari Sungai Seyhan dan Sungai Ceyhan Turki yang mengalir ke Mediterania. Air akan diangkut melalui dua pipa, salah satunya ke Suriah, Yordania, dan Arab Saudi barat, satu lagi ke negara-negara Teluk. Dan tak satupun dari pipa-pipa ini akan menjelajahi negara-negara Teluk menuju Israel. New York Times adalah andalan penting dalam perang propaganda Pentagon dan Kongres Nasional Irak selama masa persiapan perang terhadap Irak. Lihat, contohnya, James Moore, How Chalabi and the White House held the front page, Guardian, 29 Mei 2004.

[3] John Cooley, The war over water, Foreign Policy, 54, 1984, hal. 3; Thomas Naff & Ruth Matson (editor), Water in the Middle East: Conflict or Cooperation?, Boulder, CO: Westview, 1984, hal. 44; dan John Bulloch & Adel Darwish, Water Wars: Coming Conflicts in the Middle East, London: Victor Gollancz, 1993, hal. 34 (penekanan ditambahkan).

[4] Ibid, hal. 198; Ismail Serageldin, Financial Times, 7 Agustus 1995; sebagaimana dikutip dalam Mustafa Dolatyar & Tim Gray, Water Politics in the Middle East: A Context for Conflict or Cooperation?, London: Macmillan, 2000, hal. 8.

[5] Joyce Starr & Daniel Stoll (editor), The Politics of Scarcity: Water in the Middle East, Boulder, CO: Westview, 1988, hal. ix.

[6] Ibid.

[7] Chris McGreal, Deadly thirst, Guardian, 13 Januari 2004.

[8] David Mitrany, A Functional Theory of Politics, New York: St Martin’s Press, 1975; dan James Sewell, Functionalism and World Politics, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1966.

[9] Mustafa Dolatyar & Tim Gray, The politics of water scarcity in the Middle East, Environmental Politics, 9 (3), 2000, hal. 84.

[10] Ibid, hal. 209.

[11] Daniel Hillel, Rivers of Eden: The Struggle for Water and the Quest for Peace in the Middle East, New York: Oxford University Press, 1994, hal. 283; Aaron Wolf, Hydropolitics Along the Jordan River: Scarce Water and its Impact on the Arab-Israeli Conflict, Tokyo: United Nations University Press, 1995, hal. 3; dan Dolatyar & Gray, The politics of water scarcity in the Middle East, hal. 84.

[12] Di sini saya fokus pada negara-negara Arab Timur Tengah dan juga, mengingat sentralitas mereka bagi politik air kawasan, negara-negara non-Arab, yakni Israel dan Turki (tapi Iran tidak), dan para pemain utama cekungan Nil, yakni Mesir, Sudan, dan Etiopia. Selain negara-negara ini, saya tidak berspekulasi masuk ke Afrika Utara.

[13] Saya membahas isu-isu ini panjang-lebar dalam Jan Selby, Water, Power and Politics in the Middle East: The Other Israeli-Palestinian Conflict, London: IB Tauris, 2003, bab 1.

[14] UNDP, Human Development Report 2003, Oxford: Oxford University Press, 2002.

[15] Walaupun frasa ini dipakai secara luas, ini terutama dikaitkan dengan Malin Falkenmark. “Indeks ketegangan air” miliknya menganalisa “ketegangan air” sebagai fungsi sederhana basis sumber daya alam dan beban populasi. Lihat Falkenmark, Middle East hydropolitics: water scarcity and conflicts in the Middle East, Ambio, 18 (6), 1989, hal. 350 – 352.

[16] Malin Falkenmark, Fresh water: time for a modified approach, Ambio, 15 (4), 1986, hal. 192.

[17] Bill McKibben, The End of Nature, New York: Viking, 1990. Tapi ini juga bukan perkembangan mutakhir: Karl Marx dan Friedrich Engels membuat tinjauan yang sama 150 tahun lampau dalam The German Ideology, London: Lawrence and Wishart, 1965, hal. 59.

[18] Julian Simon, The Ultimate Resource, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981.

[19] Karl Marx, Grundrisse: Foundations for the Critique of Political Economy, London: Penguin, 1973; dan Paul Sweezy dkk., The Transition from Feudalism to Capitalism, London: New Left Books, 1976.

[20] David Harvey, Justice, Nature and the Geography of Difference, Oxford: Blackwell, 1996, hal. 147.

[21] Bank Dunia, From Scarcity to Security: Averting a Water Crisis in the Middle East and North Africa, Washington, DC: Bank Dunia, 1995, hal. 1.

[22] A Kanarek & M Michail, Groundwater recharge with municipal effluent: Dan Region Reclamation Project, Israel, Water Science and Technology, 34 (11), 1996, hal. 227-233.

[23] Konuralp Pamukcu, Water trade between Israel and Turkey: a start in the Middle East?, Middle East Policy, 10 (4), 2003, hal. 87-99; dan Amiram Cohen, Work commences on desalination plant, Ha’aretz, 12 Agustus 2003.

[24] Tony Allan, Water in the Middle East and in Israel-Palestine: some local and global resource issues, dalam Marwan Haddad & Eran Feitelson (editor), Joint Management of Shared Aquifers: The Second Workshop, Jerusalem: Palestine Consultancy Group dan Harry S Truman Institute for the Advancement of Peace, 1997, hal. 31-44. Untuk bahasan lebih lengkap lihat Allan, The Middle East Water Question: Hydropolitics and the Global Economy, London: IB Tauris, 2000.

[25] Gershon Shafir, Land, Labour and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 1882–1914, Cambridge: Cambridge University Press, 1989; dan Gershon Shafir & Yoav Peled, Being Israeli: The Dynamics of Multiple Citizenship, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[26] Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, indikator ekonomi dan pembangunan berasal dari Bank Dunia, World Development Indicators 2003, Washington, DC: Bank Dunia, 2003. Angka-angka produk nasional bruto yang dipakai di sini disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP-adjusted). Mengenai korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasi di Israel, lihat Jonathan Nitzan & Shimshom Bichler, The Global Political Economy of Israel, London: Pluto, 2002, hal. 78 – 79.

[27] Alwyn Rouyer, Zionism and water; influences on Israel’s future water policy during the pre-state period, Arab Studies Quarterly, 18 (4), 1996, hal. 25-47; Rouyer, Turning Water into Politics: The Water Issue in the Palestinian-Israeli Conflict, London: Macmillan, 2000, bab 3; dan Selby, Water, Power and Politics in the Middle East, bab 3.

[28] Itzhak Galnoor, Water planning: who gets the last drop?, dalam Raphaella Bilski (editor), Can Planning Replace Politics? The Israeli Experience, The Hague: Martinus Nijhoff, 1980, hal. 172.

[29] Ini bahkan kenyataan sebelum ambruknya proses perdamaian Oslo. Selama musim panas 1998, kebanyakan daerah-daerah Hebron menerima air hanya satu hari setiap 20 hari, wilayah-wilayah Betlehem tak mendapat air pipa selama tiga bulan, dan beberapa desa Palestina hidup tanpa air selama lebih dari lima bulan (ini belum termasuk ratusan desa yang tak terhubung dengan jaringan pasokan). Lihat Amira Hass, Cut and dried, Ha’aretz, 31 Juli 1998; Douglas Jehl, Water divides haves from have-nots in West Bank, New York Times, 15 Agustus 1998; dan Selby, Water, Power and Politics, hal. 1 – 4.

[30] Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, Moscow: Progress, 1970, hal. 20.

[31] Giacomo Luciani, The Arab State, London: Routledge, 1990; Roger Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, London: Routledge, 1992; Simon Bromley, Rethinking Middle East Politics: State Formation and Development, Cambridge: Polity, 1994; dan Nazih Ayubi, OverStating the Arab State: Politics and Society in the Middle East, London: IB Tauris, 1995.

[32] Leif Ohlsson (editor), Hydropolitics: Conflicts Over Water as a Development Constraint, London: Zed, 1995.

[33] Karl Wittfogel, Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power, New Haven, CT: Yale University Press, 1957.

[34] Pada 2001, produk nasional bruto per kapita di Yordania adalah $3.880, di Mesir $3.560. Iraq Country Profile Desember 2003 terbitan The Economist Intelligence Unit menaksir PDB Irak 2003 di angka $19,8 miliar, mengimplikasikan PDB per kapita hanya $789.

[35] Dengan total sumber daya terbarukan 149 miliar meter kubik per tahun dan populasi 32 juta, Sudah memiliki air terbarukan per kapita paling banyak di kawasan. Angka populasi (dan dalam keseluruhan artikel berasal dari Bank Dunia, World Development Report 2004; dan Food and Agriculture Organisation (FAO), AQUASTAT di www.fao.org.

[36] Turki memiliki total sumber daya terbarukan 231 miliar meter kubik per tahun dan populasi 70 juta, Etiopia 110 miliar meter kubik per tahun dan populasi 67 juta. Keduanya berada di hulu beberapa batas air penting, yang terpenting adalah Tigris-Eufrat dan Nil Biru, dan karenanya sangat kurang bergantung pada aliran air ke teritori mereka.

[38] Deskripsi Israel sebagai “kapitalis” ini mungkin mengagetkan sebagian orang, mengingat reputasi Zionisme Buruh sebagai eksperimen dalam sosialisme. Padahal Israel senantiasa memiliki sektor swasta yang subur, dan, sebagaimana disimpulkan beberapa studi anyar, senantiasa disusun oleh desakan nasionalis ketimbang sosialis. Lihat Zeev Sternhell, The Founding Myths of Israel: Nationalism, Socialism, and the Making of the Jewish State, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998; Shafir & Peled, Being Israeli; dan Nitzan & Bichler, The Global Political Economy of Israel.

[38] World Resources Institute, World Resources 2002-2004, Washington, DC: World Resources Institute.

[39] Angka untuk Israel berasal dari Economist Intelligence Unit, Israel Country Profile, December 2003.

[40] Bank Dunia, World Development Indicators 2003; dan Abdul-Karim Saidik & Shawki Barghouti, The water problems of the Arab world: management of scarce resources, dalam Rogers & Lydon, Water in the Arab World, hal. 1-37.

[41] FAO, Production Yearbook 2002, Roma: FAO, 2003; dan FAO, Bulletin of Statistics, 4 (1), 2003.

[42] Allan, The Middle East Water Question.

[43] Tentang gerakan Islamis kontemporer, lihat, misalnya, Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, London: IB Tauris, 2002, bab 3.

[44] Paul Williams, Turkey’s H2O diplomacy in the Middle East, Security Dialogue, 32 (1), 2001, hal. 31.

[45] John Waterbury, The Nile Basin: National Determinants of Collective Action, New Haven, CT: Yale University Press, 2002, hal. 171.

[46] Saya mengembangkan kasus ini lebih lengkap dalam Oil and water: the contrasting anatomies of resource conflicts, Government and Opposition, 40 (3), 2005 mendatang.

[47] Charles Tripp, A History of Iraq, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[48] Alan Gelb dkk., Oil Windfalls: Blessing or Curse?, London: Oxford University Press, 1988.

[49] Tentang Lembah Yordan, lihat khususnya Sharif Elmusa, A Harvest of Technology: The Super-Green Revolution in the Jordan Valley, Washington, DC: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1994.

[50] Ishac Diwan & Lyn Squire, Private assets and public debts: external finance in a peaceful Middle East, Middle East Journal, 49 (1), 1995, hal. 69-89.

[51] Hamad Al-Sheikh, Water resources and development in Saudi Arabia, in Kamil Mahdi (editor), Water in the Arabian Peninsula: Problems and Policies, Reading, UK: Ithaca, 2001, hal. 295-328; dan Jamil Al Alawi & Mohammed Abdulrazzak, Water in the Arabian peninsula; problems and perspectives, dalam Peter Rogers & Peter Lydon (editor), Water in the Arab World: Perspectives and Prognoses, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994, hal. 171-202. Tentang ekonomi Saudi, lihat khususnya Rodney Wilson dkk., Economic Development in Saudi Arabia, London: RoutledgeCurzon, 2004.

[52] Chris Handley, Water Stress: Some Symptoms and Causes: A Case Study of Ta’iz, Yemen, Aldershot: Ashgate, 2001; dan Gerhard Lichtenthaler, Political Ecology and the Role of Water: Environment, Society and Economy in Northern Yemen, Aldershot: Ashgate, 2003.

[53] Miriam Lowi, Water and Power: The Politics of a Scarce Resource in the Jordan River Basin, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, bab 5.

[54] Ariel Sharon dengan David Chanoff, Warrior: The Autobiography of Ariel Sharon, New York: Simon and Schuster, 1989, hal. 167.

[55] Posisi ini didukung oleh sebagian besar karya tentang konflik 1967, yang, tak seperti literatur mengenai air dan konflik secara umum, menyinggung isu air hanya sepintas. Tentu saja terdapat kontra-pandangan. Karenanya Michael Oren dalam Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East, Oxford: Oxford University Press, 2002, mengklaim bahwa “lebih dari faktor individual manapun, perang akan berkisar seputar air”. Namun, dia juga menambahkan, cukup bijak saya kira, bahwa “kita dapat sama mudahnya memulai dari permukiman awal Zionis di Palestina, atau dari kebijakan Inggris di sana pasca Perang Dunia I. Atau dari naiknya nasionalisme Arab, atau dari Holocaust” (hal. 2). Tapi posisi Walter Laqueur lebih khas: “sengketa air Yordan”, tulisnya, “bukan termasuk sebab utama konflik Arab-Israel [1967], sudah pasti bukan salah satu alasan langsung untuk permusuhan”. Laqueur, The Road to War: The Origin and Aftermath of the Arab-Israeli Conflict 1967-8, London: Penguin, 1968, hal. 63. Terimakasih kepada James Vaughan untuk diskusi tentang isu ini.

[56] Nurit Kliot, Water Resources and Conflict in the Middle East, London: Routledge, 1994, hal. 12.

[57] Independent on Sunday, 6 Mei 1990.

[58] Lihat, misalnya, Dilip Hiro, Desert Shield to Desert Storm: The Second Gulf War, London: HarperCollins, 1992.

[59] Pamucku, Water trade between Israel and Turkey, hal. 96; D Knighton, Middle East water: water fights, World Today, 59 (7), 2003, hal. 26-27; dan Thomas Naff, dalam testimoni di depan Kongres, 26 Juni 1990, dikutip dalam Isam Shawwa, The water situation in the Gaza Strip, dalam Gershon Baskin (editor), Water: Conflict or Co-operation?, Jerusalem: Israel/Palestine Center for Research and Information, 1992, hal. 36.

[60] Israel dan PLO, Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements, 13 September 1993, pasal 5.

[61] Kendati terdapat perundingan status final mengenai isu-isu air status final selama periode ini (wawancara dengan Shaddad Attili, Departemen Urusan Perundingan Otoritas Palestina, 2 Juni 2002), itu tidak cukup signifikan untuk layak disertakan dalam “dokumen Moratinos” (direproduksi dalam Ha’aretz, 14 Februari 2002), yang umumnya dianggap sebagai keterangan akurat tentang perundingan-perundingan ini.

[62] Eran Feitelson, Implications of shifts in the Israeli water discourse for Israeli–Palestinian water negotiations, Political Geography, 21, 2002, hal. 293-318; dan Selby, Water, Power and Politics in the Middle East, hal. 188-190.

[63] John Waterbury, Hydropolitics of the Nile Valley, Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1979.

[64] Waterbury, The Nile Basin, hal. 131–132.

[65] Lihat, contohnya, Patrick Chabal & Jean-Pascal Daloz, Africa Works: Disorder as a Political Instrument, Oxford: James Currey, 1999; dan Michael Pugh & Neil Cooper, War Economies in a Regional Context: Challenges of Transformation, Boulder, CO: Lynne Rienner, 2004.

[66] Williams, Turkey’s H2O diplomacy.

[67] Tuduhan formal disampaikan dalam Pemerintah Israel, Palestinian Obligations as Per Note for the Record of the Hebron Protocol of January 15, 1997, 13 Januari 1998, Lampiran V. Untuk pandangan agak berbeda tentang penggunaan comberan sebagai alat politik, lihat Gideon Levy, The sewage of Ma’aleh Adumin, Ha’aretz, 22 Februari 1998.

[68] Moshe Zak, Israeli-Jordanian negotiations, Washington Quarterly, 8 (1), 1985, hal. 167-176; Adam Garfinkle, Israel and Jordan in the Shadow of War: Functional Ties and Futile Diplomacy in a Small Place, London: Macmillan, 1992; dan komunikasi pribadi dengan Dureid Mahasneh, mantan kepala Otoritas Lembah Yordan.

[69] Avi Shlaim, Collusion Across the Jordan: King Abdullah, The Zionist Movement and the Partition of Palestine, Oxford: Clarendon, 1988. Lihat pula Simha Flapan, The Birth of Israel: Myths and Realities, London: Croom Helm, 1987, bab 4.

[70] Selby, Dressing up domination as ‘‘cooperation’’: the case of Israeli–Palestinian water relations, Review of International Studies, 29 (1), 2003, hal. 21-38; dan Selby, Water, Power and Politics in the Middle East, bab 4, 6.

[71] Hassan Hamdan Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign Policy Dilemmas of Small States, London: Saqi, 1994.

[72] Waterbury, Hydropolitics of the Nile Valley.

[73] Undala Alam, Water rationality: mediating the Indus Treaty, tesis PhD, Universitas Durham, 1998, hal. 263-264.

[74] Hans Lofgren & Alan Richards, Food security, poverty and economic policy in the Middle East and North Africa, dalam Lofgren (editor), Food, Agriculture and Economic Policy in the Middle East and North Africa, Oxford: Elsevier, 2003, hal. 1-31.

[75] Lihat, contohnya, Steven Graham, Lessons in urbicide, New Left Review, 19, 2003, hal. 63-78; New York: Center for Economic and Social Rights, Special Report: Water Under Siege in Iraq, April 2003; dan New York: Center for Economic and Social Rights, Thirsting for Justice: Israeli Violations of the Human Right to Water in the Occupied Palestinian Territories, Mei 2003.

[76] Julie Trottier, Hydropolitics in the West Bank and Gaza, Jerusalem: PASSIA, 1999, hal. 74-77; Trottier, Water and the challenge of Palestinian institution building, Journal of Palestine Studies, 29 (2), 2000, hal. 35-50; dan Selby, Water, Power and Politics in the Middle East, bab 7, 8.

[77] Tentang ekonomi politik Palestina, lihat, contohnya, Sara Roy, De-development revisited: Palestinian economy and society since Oslo, Journal of Palestine Studies, 28 (3), 1999, hal. 64-82; dan Adel Samara, Globalization, the Palestinian economy and the peace process, Journal of Palestine Studies, 29 (2), 2000, hal. 20-34. Sebagai gambaran akan ongkos terkait pengelolaan air, pada 2002 West Bank Water Department (yang bertanggungjawab atas sebagian besar pasokan ke warga Palestina Tepi Barat) berutang kepada Israel sebesar $24 juta; ini timbul akibat gagal bayar penduduk Palestina untuk pasokan air.

[78] Joel Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988; dan Migdal, Through the Lens of Israel: Explorations in State and Society, Albany, NY: State University of New York Press, 2001.

[79] Lichtenthaler, Political Ecology and the Role of Water, hal. 96-98, 179-187.

[80] Thirst for water and development leads to conflict in Yemen, Choices: The Human Development Magazine, UNDP, Maret 2003.

[81] Deborah Gerner & Philip Schrodt, Middle East politics, dalam Gerner (editor), Understanding the Contemporary Middle East, Boulder, CO: Lynne Rienner, 2000, hal. 90.

[82] Peter Beaumont, Conflict, coexistence, and cooperation: a study of water use in the Jordan basin, dalam Hussein Amery & Aaron Wolf (editor), Water and Peace in the Middle East: A Geography of Peace, Austin, TX: University of Texas Press, 2000, hal. 33.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s